Kasus Gizi Buruk Berdampak Pemerintah Evaluasi Dana Otonomi Khusus untuk 3 Daerah
JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, dana otonomi khusus (Otsus) Papua dan dua daerah lainnya akan dievaluasi menyusul adanya kasus wabah campak dan gizi buruk yang melanda Kabupaten Asmat, Papua.
"Semuanya (dievaluasi). Dana otsus diperuntukkan untuk daerah seperti Aceh, Yogya, Papua. Tiga daerah. Karena itu maka digunakan untuk kepentingan masyarakat umum lebih luas lagi khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya, ada ketentuannya," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018).
Politikus senior Golkar itu menuturkan, evaluasi dana otsus penting dilakukan. Tujuannya ialah untuk memastikan dana tersebut tersalurkan dengan benar dan baik kepada masyarakat dalam rangka mengurangi ketimpangan.
"Jadi memang dievaluasi, itu berarti benar gak peruntukkan dana untuk otsus itu sesuai dengan rencana, untuk mengurangi ketimpangan," jelasnya.
(Baca: Papua Miliki Anggaran Otonomi Besar Tak Seharusnya Terjadi Gizi Buruk)
JK menambahkan, pemerintah pusat akan turun gunung ikut memperbaiki bila ternyata ditemukan penyimpangan dana otsus. "Diperbaiki pada apa yang akan datang," jelas dia.
Sekadar informasi, dalam APBN 2018, pemerintah mengalokasikan dana otonomi khusus Papua mencapai Rp8 triliun. Adapun dana otsus untuk Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat sebesar Rp2,4 triliun. Namun, berbagai pihak mempertanyakan penggunaan dana tersebut pasca terjadinya wabah campak dan gizi buruk yang melanda kawasan Asmat.
(Mufrod)
