Papua Miliki Anggaran Otonomi Besar Tak Seharusnya Terjadi Gizi Buruk
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mempertanyakan besarnya dana otonomi khusus (otsus) Papua yang tak sebanding dengan kondisi Papua saat ini. Adanya bencana gizi buruk dan wabah campak membuat Bamsoet mempertanyakan besaran dana otsus ini.
Pasalnya dalam APBN 2018, pemerintah mengalokasikan dana otonomi khusus Papua mencapai Rp8 triliun. Adapun dana otsus untuk Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat sebesar Rp2,4 triliun.
"Terkait dana otsus yang lumayan besar sebetulnya hampir Rp5,5 Triliun ditambah dari infrastuktur Rp2,4 T ini sebenernya dana yang sangat besar bagi Papua tapi saya lihat dari waktu ke waktu tidak ada perkembangan untuk membuat baik kondisi Papua," ujar Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018).
(Baca Juga: DPR Akan Rapat dengan Pemerintah Bahas Gizi Buruk di Asmat)
Menurut Bamsoet ketidakmampuan pengelolaan dana otsus dan dana alokasi khusus oleh pemerintah daerah untuk memenuhi pemerataan pembangunan dan pemberian fasilitas kehidupan yang layak pada masyarakat, berdampak pada masih berulangnya masalah kesehatan. Itu seperti kejadian banyaknya penderita gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.
