Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta adanya pola transparansi dan akuntabilitas anggaran yang jelas untuk mengevaluasi dana otsus untuk Papua.
"Artinya untuk apa saja yang ratusan triliun (rupiah) itu. Akuntabilitas tentunya harus bisa dipertanggung jawabkan," ujar Taufik.

Taufik mempersilakan KPK, polisi maupun Kejaksaan untuk bisa memproses hukum apabila ada penyalahgunaan anggaran dana otsus.
"Kalau ada penyimpangan dan hal-hal yang perlu diluruskan, diluruskan secara objektif seperti hal lain," tuturnya.