Pemerintah Pusat Harus Tambah Kekuatan Atasi Gizi Buruk di Asmat
JAKARTA – Pemerintah pusat perlu menambah kekuatan guna mengatasi masalah wabah campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua.
"Terutama Kemenkes yang saya melihat juga sudah turun tangan, walaupun belum menyelesaikan dari segala aspek. Tentunya power (pemerintah) ditambah," ucap wakil ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).
Politikus Partai Demokrat ini juga mengingatkan agar kementerian lainnya untuk saling koordinasi, dalam menyelesaikan masalah gizi buruk di Papua.
"Supaya persoalan di Asmat, terutama gizi buruk bisa betul-betul terselesaikan," tegasnya.
BACA: Seharusnya Papua Tak Alami Gizi Buruk
Sementara terkait dana otonomi khusus untuk Papua, Agus berharap adanya pengkajian ulang. Pasalnya, pembagunan di Papua belum ada hasil yang signifikan.
Dalam APBN 2018, pemerintah pusat mengalokasikan dana otonomi khusus Papua mencapai Rp8 triliun. Adapun dana otsus untuk Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat sebesar Rp2,4 triliun.
Agus menekankan bahwa lembaganya terus memantau dana otsus untuk Papua melalui tim pengawas.
"Semua pasti akan bekerja dan memang ini belum memberikan laporannya kepada pimpinan," ucapnya.
Pengkajian ulang dana otsus juga disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Menurut Bambang, besarnya dana otsus dari pusat saat ini tidak berbanding dengan kondisi masyarakat Papua.
"Kami minta ke Komisi II dan Kemendagri dan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan pengkajian serta langkah-langkah konkret perbaikan, baik ekonomi pendidikan maupun kesehatan di Papua, dengan dana otsus yang besar itu," ujar Bambang di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 30 Januari 2018 kemarin.
(Rachmat Fahzry)
