KLB Gizi Buruk, DPR Pertanyakan Dana Otsus Papua
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mempertanyakan efektivitas penggunaan dana otonomi khusus (otsus) Papua senilai Rp8 triliun yang dialokasikan pemerintah dalam APBN 2018. Pasalnya, saat ini di Asmat, Papua, terjadi kejadian luar biasa gizi buruk dan campak.
“Bagaimana mungkin kita tidak pertanyakan ke mana dan untuk apa saja uang (dana otsus) sebanyak itu digunakan sementara, gizi buruk masih tinggi,” kata Irma kepada Okezone, Kamis (1/2/2018).
Selain masalah gizi buruk, ia prihatin dengan pendidikan maupun kesejahteraan masyarakat Papua. Ia pun mempertanyakan hasil yang didapat oleh pemerintah maupun rakyat Papua dari otsus tersebut.
“Output apa yang sudah pemerintah dan rakyat Papua dapat? Kesehatan masih buruk, pendidikan juga masih belum baik, kesejahteraan apa lagi,” katanya.
Karena itu, Irma berpandangan, KPK bisa menginvestigasi dana otsus Papua sebesar Rp8 triliun, dengan rincian Papua sebesar Rp5,6 triliun dan Papua Barat Rp2,4 triliun.
Sementara itu, terkait satuan tugas untuk atasi campak dan gizi buruk di Papua, ia menilai, Kementerian Kesehatan perlu memberikan pendampingan untuk penderita gizi buruk. Selain itu, menurutnya, penting juga untuk membangun jamban untuk kegiatan mandi cuci kakus agar gizi buruk dan campak tidak semakin mewabah.
“Tentu memberikan pendampingan kesehatan oleh Kemenkes dan mendistribusikan obat obatan serta bantuan bahan pokok,” katanya.
(Baca Juga: Atasi Masalah di Tanah Papua, Pemerintah Fokus pada 4 Hal Ini)
Sebelumnya, jajaran menteri Kabinet Kerja menggelar rapat terbatas terkait KLB gizi buruk di Asmat, Papua. Usai rapat itu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, kementerian/lembaga akan berintegrasi untuk kegiatan kesejahteraan. Nantinya, pemerintah akan fokus pada kesehatan, sosial budaya, infrastruktu, dan tata kelola pemerintahan.
(Baca Juga: Pemerintah Pusat Harus Tambah Kekuatan Atasi Gizi Buruk di Asmat)
(Erha Aprili Ramadhoni)
