nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kawasan Kumuh di Kota Jambi Mencapai 968 Hektare

Azhari Sultan, Jurnalis · Jum'at 16 Februari 2018 10:09 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 02 13 340 1858973 kawasan-kumuh-di-kota-jambi-mencapai-968-hektare-hcPeY81b1b.jpg Ilustrasi

JAMBI - Luas Kota Jambi saat memiliki luas geografis sekitar 17.500 hektare yang dihuni lebih kurang 750 ribu jiwa di dalamnya.

Dari luasan tersebut, saat ini ada 60 persen kawasan dalam Kota Jambi sudah diisi pemukiman. Dari jumlah kawasan itu, 968 hektare diantaranya merupakan kawasan kumuh.

Menurut Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi Arif Rahman, pihaknya bekerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) kawasan kumuh yang dikeluarkan Wali Kota Jambi.

"Ada 968 hektare kawasan kumuh di Kota Jambi. Itu semua bukan tanggungjawab kami, karena berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 kewenangan itu dibagi tiga. Ada tanggungjawab pemerintah pusat, provinsi dan kota,” ungkapnya.

Diakuinya, yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat yakni kawasan yang luasnya diatas 15 hektare, sementara kawasan yang luasnya 10-15 hektare menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi dan di bawah 10 hektare menjadi tanggungjawab kota.

Sejak 2016, ujar Arif, pihaknya sudah menata beberapa kawasan kumuh di Kota Jambi, diantaranya kawasan Legok, Tanjung Pinang, Tanjung Sari dan Beringin. Anggaran yang dikucurkan pada 2016 dan 2017 lalu tidaklah sedikit, yakni lebih kurang Rp30-40 miliar.

“Beringin ini sudah kita tangani sejak 2017. Dari total luas 20 ha, sudah kita tangani 16 hektare. Di tahun 2018 ini akan kita lanjutkan,” kata Arif saat mendampingi Wali Kota Jambi Syarif Fasha saat meninjau penanganan kawasan kumuh di Beringin dan Pasar, Kota Jambi.

Rencananya, pada 2018 ini pihaknya juga akan menyelesaikan pekerjaan di kawasan Tanjungpinang. Untuk target 2018 ini, kawasan kumuh Beringin dan Tanjungpinang bisa tuntas.

“Kawasan kumuhnya jadi nol hektare. Pada tahun 2019 yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan selesai. Sekarang kewenangan pusat sudah 70 persen sudah kita tangani,” imbuhnya.

Arif juga menegaskan, pada tahun 2018 ini Satker kembali akan mengucurkan dana penataan kawasan kumuh Rp19 miliar, yakni Rp9,5 menyelesaiakan penataan kawasan kumuh Beringin dan 9,5 miliar lagi menyelesaiakan di Tanjungpinang.

"Ada 7 kriteria kawasan kumuh, diantaranya jalan lingkungan, keteraturan bangunan, drainase, persampahan, limbah dan ruang terbuka publik. Hal itulah yang akan kita tangani,” tukasnya.

Tidak itu saja, dia mengungkapkan pihaknya juga memiliki program kota tanpa kumuh, yakni peningkatan kulaitas dan program pencegahan.

"Jangan sampai daerah yang sudah ditangani menjadi kumuh kembali. Nanti akan ada program kotaku," tandas Arif.

Baginya, jangan sampai yang tidak kumuh menjadi kumuh. Pasalnya, itu ada anggaran tersendiri, yakni bantuan dari Asian Development Bank (ADB).

Sementara Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengatakan, penataan kawasan kumuh yang dilakukan pemerintah pusat merupakan usulan dari Pemerintah Kota Jambi. Anggaran per tahunnya untuk menata kawasan kumuh mencapai Rp 25-30 miliar.

Diakuinya, pihak Pemkot Jambi sudah menetapkan 968 hektare kawasan kumuh di Kota Jambi, diantaranya berada di Kecamatan Jambi Timur dan Kecamatan Pasar Kota Jambi.

“Tahun 2018 ini kembali dilakukan penataan, yakni ditata menjadi kampung pelangi. Semoga apa yang dibuat pemerintah bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jangan dirusak,” ujarnya.

Wali Kota menargetkan penanganan kawasan kumuh di Kota Jambi hingga tahun 2019. "Hal tersebut merupakan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Jambi. APBD Pemkot juga mem-back up,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini