Image

Kirim Surat ke DPR, KPK Hanya Laksanakan Rekomendasi Pansus Hak Angket yang Relevan

Bayu Septianto, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2018 22:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 14 337 1859756 kirim-surat-ke-dpr-kpk-hanya-laksanakan-rekomendasi-pansus-hak-angket-yang-relevan-Uwv7Aq8KNv.jpg Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi surat berisi jawaban atas laporan akhir dan rekomendasi Panitia Angket terhadap KPK. Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa membacakan sebagian isi dari surat tersebut dalam rapat paripurna DPR RI.

Agun mengatakan, surat ini merupakan balasan dari KPK yamg dikirimkan ke DPR RI pada 13 Februari 2018.

"Karena kami tidak mungkin membuat laporan akhir dalam bentuk rekomendasi dan keputusan tanpa konfirmasi terhadap subjek dan objek penyelidikan," ujar Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (14/2/2018).

Dalam surat bernomor B-854/HK.01/01-55/02/2018, KPK, kata Agun, menghormati laporan dan rekomendasi Pansus angket KPK sebagai bagian menjalankan fungsi pengawasan DPR. Hal ini juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan KPK masuk dalam objek hak angket DPR.

Menurut Agun, KPK akan melaksanakan rekomendasi Pansus tersebut, namun hanya terkait poin-poin yang dianggap KPK relevan dan sesuai.

"Ke depan KPK juga akan melaksanakan rekomendasi yang relevan untuk diimplementasikan untuk penguatan lembaga dan mendorong upaya pemberantasan korupsi," ujar Agun.

Dalam surat tersebut, Agun menyebutkan KPK tidak sepenuhnya setuju dan sependapat mengenai temuan dalam laporan dan rekomendasi Pansus Angket.

"Kami sampaikan bahwa KPK tidak sepenuhnya setuju terhadap laporan yamg disampaikan pansus angket KPK, walaupun Kami sependapat dengan beberapa rekomendasi Pansus dan ke depan kami akan laksanakan sebagai bentuk pertangungjawaban publik," ucap Agun.

(Baca Juga: KPK Tolak Usulan Pansus Angket Terkait Pembentukan Dewan Pengawas)

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR resmi menyetujui laporan akhir serta rekomendasi Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Setidaknya empat aspek yang menjadi rekomendasi Pansus Angket terhadap KPK mulai dari kelembagaan, kewenangan, tata kelola Sumber Daya Manusia dan anggaran.

(Baca Juga: Paripurna DPR Setuju Laporan Akhir dan Rekomendasi Pansus Angket KPK)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini