Image

BPOM Sita Produk Impor Ilegal Senilai Rp146,8 Miliar

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Kamis 15 Februari 2018 00:41 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 14 337 1859788 bpom-sita-produk-impor-ilegal-senilai-rp146-8-miliar-X6xGeqYHbu.jpg ilustrasi (dok okezone)

JAKARTA – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan Polri menyita produk impor ilegal berupa bahan baku obat, bahan pangan dan kosmetik senilai Rp146,88 miliar selama periode 2016-2017.

Rincian nilai impor produk ilegal tersebut berupa obat senilai Rp6,38 miliar, suplemen makanan Rp53 miliar, kosmetik Rp78 miliar, dan bahan pangan mencapai Rp9,5 miliar.

Produk impor ilegal ini berasal dari Singapura, Malaysia, Thailand, India, dan Tiongkok yang masuk melalui pelabuhan di Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, maupun jalur darat di perbatasan Kalimantan Barat.

Kepala BPOM RI, Penny Kusumastuti Lukito mengungkapkan, kebanyakan produk ilegal tersebut masuk ke Indonesia melalui perorangan lantaran perilaku pasar masyarakat.

Selain ketergantungan dan kebiasaan masyarakat terhadap produk tanpa izin edar serta disparitas harga, aturan Pemda atau lintas negara dinilai tidak relevan lagi. Menurut Penny, perlu diperkuat lagi kerja sama lintas sektoral di perbatasan.

Dalam kerjasama lintas sektoral dalam pengawasan dan penindakan di daerah perbatasan, BPOM selama ini telah menjalin komunikasi dengan Polri, Ditjen Bea dan Cukai, dan Kementerian Dalam Negeri.

"Selain itu untuk meningkatkan kualitas layanan publik, BPOM telah melakukan debirokritiasasi dengan mewujudkan sistem pelayanan prima yang mencakup penambahan jadwal layanan, bimbingan teknik dan coaching clinic," kata Penny dari keterangan yang diterima Okezone, Rabu (14/2/2018).

Tidak hanya itu, lanjut Penny, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi (e-registrasi dan QR-Code) terus dilakukan tidak hanya untuk percepatan registrasi dan perijinan. Akan tetapi, juga peningkatan efektivtas pengawasan dan transparansi.

Menurutnya, efektivitas, percepatan dan transparansi ini BPOM telah melakukan revisi dan penyusunan regulasi baru, perbaikan manajemen, dan infrastruktur pendukung. “Semuanya ini bertujuan menciptakan transparansi proses dan percepatan registrasi dan akses masyarakat pada produk bermutu dan aman,” ujarnya.

Ke depan, BPOM akan terus melakukan langkah perbaikan berkelanjutan, peningkatan kapasitas sistem e-registrasi, simplifikasi regulasi, capacity building, peningkatan kualitas pelayanan serta keberpihakan pada UKM.

Hal ini sesuai dengan amanat yang diatur dalam Perpres 80 Tahun 2017 yang pada prinsipnya meliputi penajaman tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM dalam rangka penguatan kelembagaan BPOM.

Penguatan kelembagaan BPOM dalam Perpres tersebut difokuskan untuk fungsi memfasilitasi pengembangan dan pembinaan industri obat dan makanan, terutama terkait dengan pengembangan UMKM, penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang POM melalui pembentukan Deputi Bidang Penindakan.

"Khusus mengenai penjelasan produk suplemen yang mengandung DNA Babi (Enzyplex dan Viostin DS) kronologi sejak pre-market (registrasi) sudah memenuhi ketentuan, dengan bahan berasal dari sapi. Namun permasalahan muncul setelah produk diedarkan, yang kemudian dilakukan pengawasan post-market, BPOM melakukan sampling terhadap barang yang beredar sehingga ditemukan ada beberapa batch yang terindikasi mengandung DNA babi," papar Penny.

Penny menegaskan, BPOM telah memberikan sanksi berupa penarikan barang yang beredar dari suplemen yang terindikasi mengandung DNA babi, serta penarikan izin edar produk tersebut.

"Publikasi terhadap adanya kandungan DNA babi dalam produk dan tindak lanjut serta pemberian sanksi baru akan dipublikasikan setelah didapatkan data pendukung yg lengkap untuk dapat diinfokan pada publik untuk perlindungan dan edukasi," jelasnya.

Selanjutnya BPOM telah memberikan peringatan keras terhadap perusahaan yang mengedarkan, dan penarikan produk dari pasar dan penarikan Nomor Izin Edar (NIE) produk tersebut.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini