Rentetan Calon Kepala Daerah yang "Terjegal" Status Tersangka KPK
KUPANG - Memasuki 2018 hingga 2019, bangsa Indonesia memasuki tahun politik. Saat itu akan dilakukan sejumlah agenda politik, mulai dari pemilihan bupati/wali kota hingga gubernur di 171 daerah. Dari jumlah itu pelaksanaan serentak yang dijadwal dilakukan pada 27Juni 2018 akan dilakukan di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten wilayah NKRI. Sementara di 2019 mendatang akan berlangsung pemilihan legislatif serentak serta pemilihan presiden dan wakil presiden.
Dalam konteks pemilihan kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur pada 27 Juni 2018, terhitung 15 Februari ini mulai memasuki tahapan kampanye. Tentunya semua energi dan mata semua rakyat di daerah yang akan melaksanakan agenda politik lima tahunan untuk mencari pemimpin lima tahun ke depan itu terfokuskan.
Sudah banyak kader partai, politisi di luar partai politik dan tokoh di setiap daerah yang telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah oleh KPU selaku penyelenggara. Bahkan setiap pasangan calon yang telah ditetapkan itu sudah mencanangkan semangat perubahan dan kemajuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.
Itu sudah lumrah dan bahkan karena sangking biasanya, masyarakat sudah terlihat 'bosan' mendengar janji kesejahteraan itu. Masyarakat bahkan sudah menganggap janji itu hal biasa dan akan selalu hadir di setiap ajang pemilihan kepala daerah di setiap lima tahunan. Selain capaian kesejahteraan, masyarakat juga mendambakan seorang pemimpin yang memiliki integritas mumpuni. Jujur dan adil bagi semua golongan masyarakat.
Namun hal itu terfakta kontras sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah peserta pilkada serentak 2018 ini. Ada beberapa kepala daerah dan calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan tertangkap operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari penelusuran Okezone, setidaknya ada tiga calon kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan kegiatan korupsi.
