Irak Perintahkan Penyitaan Aset dan Properti Milik Pejabat di Era Saddam Hussein
BAGHDAD - Pemerintah Irak telah mengeluarkan dekrit yang memerintahkan penyitaan properti dan aset milik Saddam Hussein dan pejabat yang dahulu mengabdi pada pemerintahannya.Dekrit tersebut diyakini bertujuan untuk melegalisasi penyitaan aset Saddam yang dilakukan bertahun-tahun lalu.
BACA JUGA: 9 Bulan Kabur, Diktator Irak Saddam Hussein Berhasil Ditangkap
Nama Saddam Hussein berada pada posisi teratas daftar perampasan Pemerintah Irak disusul oleh anaknya, cucunya dan kerabatnya. Daftar itu berisis banyak nama mantan pejabat Irak yang telah meninggal atau dieksekusi usai invasi Amerika Serikat (AS) pada 2003.
Diwartakan RT, Selasa (6/3/2018) tokoh lain yang masuk dalam daftar tersebut ada;ah Tareq Aziz, mantan Menteri Luar Negeri Irak di era Saddam yang meninggal dunia di penjara pada 2015. Ziad Aziz, putra dari Tareq yang saat ini tinggal di Yordania membantah tuduhan bahwa keluarganya masih memiliki aset dan properti dari Irak.
Setelah invasi AS yang menggulingkan Saddam Hussein pada 2003, harta benda dan aset milik Saddam, pejabat pemerintahannya dan anggota Partai Baath yang berkuasa telah disita oleh para pemimpin baru Irak dan berbagai milisi setempat.
Beberapa pihak berpikir bahwa dekrit baru ini mungkin ditujukan untuk melegalkan penyitaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun lalu. Namun, ada juga yang menduga langkah itu merupakan sebuah manuver menjelang pemilihan umum yang bertujuan untuk mengambil suara rakyat dalam pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2018.
Pada pemilihan umum mendatang, Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi akan berhadapan dengan pendahulunya Nouri al-Maliki yang telah berpindah koalisi.
BACA JUGA: Irak Tewaskan Orang Kepercayaan Saddam Hussein
Pertengahan Februari lalu, Pemerintah Irak mengklaim membutuhkan USD88 miliar untuk dana rekonstruksi daerah-daerah yang hancur akibat perang. Aset dan properti hasil sitaan dari Saddam, keluarganya dan pejabatnya mungkin dapat membantu mengurangi beban biaya tersebur.
(Rahman Asmardika)
