nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bupati Nunukan Asmin Laura Tak Toleransi Pegawainya Korupsi

Muhamad Rizky, Jurnalis · Rabu 07 Maret 2018 19:41 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 03 07 337 1869340 bupati-nunukan-aswin-laura-tak-toleransi-pegawainya-korupsi-OrjKFdzFE5.jpg Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid (Heru/Okezone)

JAKARTA – Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid menyatakan tidak akan memberi toleransi bagi apartur sipil negara (ASN) di jajarannya melakukan praktik korupsi. Jika ada bawahannya terlibat rasuah atau pungutan liar (pungli), kepala daerah perempuan tersebut berjanji tak akan melindunginya.

"Kita sudah sosialisasikan kepada seluruh ASN, kita dan saya juga sudah menyampaikan ke mereka bahwa saya tidak akan mentoleransi hal-hal seperti itu,” kata Asmin saat berkunjung ke Kantor Redaksi Okezone di Gedung iNews Center Lantai 12, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018).

“Kadang-kadang pegawai itu berharap kita akan melindungi mereka, tapi saya tekankan saat saya sosialisasi saya tidak akan memberikan tolerasi, ketika mereka memang sudah masuk kategori pungli ya silahkan di proses hukum," sambung bupati termuda itu.

 

Pembangunan berbagai aspek di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara akan sulit digeber jika masih korupsi masih membudaya. Maka, Asmin menekankan agar jajarannya untuk menjauhi praktik tersebut.

Terkait maraknya penangkapan pejabat dan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asmin mengatakan, perlu kehati-hatian dalam menjalankan tugas, terutama terhadap pemberian-pemberian orang yang akhirnya masuk katagori gratifikasi.

"Kalau kita lebih berhati-hati saja dalam bekerja karena banyak kepala daerah yang berpikir tidak menganggap itu (gratifikasi) sebagai suatu persoalan," kata Asmin.

Asmin menyebutkan memang kadang-kadang masih ada pejabat daerah menganggap bahwa menerima hadiah bukan pelanggaran, karena mereka masih terjebak dengan budaya lama. Padahal pemberian atau hadiah itu termasuk gratifikasi yang dilarang oleh hukum.

 

"Karena kadang-kadang kebiasaan lama kepala daerah sudah lama nih menjabatnya dan kebiasan-kebiasaan yang dulu mungkin kalau dulunya (gratifikasi) masih bisa ditoleransi, tetapi sekarangkan sudah masuk dalam pelanggaran," ungkapnya.

Dia mencontohkan misalnya pejabat daerah makan kemudian dibayar oleh pengusaha dengan tujuan tertentu. “Kalau melihat aturannya itu sebenarnya sudah masuk dalam pasal gratifikasi, apalagi makan di hotel berbintang, itu kan bisa lewat dari Rp1 juta lebih, itu sudah bisa dipersoalkan,” ujar Asmin.

(fmh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini