Setnov Sebut Puan & Pramono Terima Uang E-KTP, PDIP Minta Gamawan Tanggung Jawab
PDIP, tegas Hasto meminta Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi untuk menjelaskan semua persoalan korupsi e-KTP hingga ke akar-akarnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.
“Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan “katakan tidak pada korupsi”, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk E-KTP”," jelas Hasto.
Hasto menegaskan apa yang disampaikan Novanto sama sekali tidak benar. Ia mengeluhkan adanya upaya menyeret PDIP sebagai bagian dari pihak yang harus bertanggungjawab dalam korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekira Rp2,3 triliun
“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” pungkasnya.
Ketika Ekotren berjalan, maka baik masjid maupun pondok pesantren atau sentra kulakan lain diharapkan bisa mandiri. Tidak hanya itu, tapi juga menghidupi lingkungan sekitarnya. Contohnya, saat para pengusaha UMKM bingung memasarkan produknya, bisa melalui Ekotren.
(Mufrod)
