Lewati Jalan Margonda Bayar, Ini Reaksi Warga Depok
DEPOK - Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memberlakukan sistem Electronic Road Pricing (ERP) di jalan Margonda Raya menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Kebijakan tersebut, dinilai sangat memberatkan warga lantaran jalan Margonda raya merupakan salah satu akses menuju Ibu kota.
Salah seorang pengendara motor, Rubi (27) mengaku menolak secara tegas kebijakan jalan berbayar yang akan diterapakan.
"Saya gak setuju banget setiap hari saya lewat jalan Margonda kalau lewat aja bayar saya harus lewat mana yang gak bayar," ucapnya kepada okezon.com, Selasa (10/4/2018).
Menurut pria yang bekerja sebagai pegawai swasta di Jakarta itu jalan raya merupakan fasilitas umum dan merupakan hak warga untuk melintasi secara nyaman.
"Ini hak warga mas, kenapa harus bayar lewat jalan ini, kita kan sudah bayar pajak saya gak setuju dengan rencana ERP itu," tururnya.
Sementara itu, Yanto (45) mengungkapkan hal senada. Kebijakan melintasi jalan berbayar di Margonda raya sangatlah meresahkan masyarakat, sebab kebijakan itu dianggap memberatkan warga Depok.
"Keberatan banget mas semoga pemerintahnya denger keluhan kami sebagai warga kalau kebijakan ERP sangat meresahkan," pungkasnya.
Sebelumya, Wacana Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan sistem Electronic Road Pricing (ERP) di jalan Margonda Raya masih menjadi kajian khusus Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Pemprov Jawa Barat dalam menerapkan ERP.
Pasalnya wacana jalan berbayar di Jalan Margonda masih menjadi kontroversi di masyarakat.
"Itu kan masih dalam kajian, belum ada sesuatu hal yang bisa diimplementasi, hari ini atau besok Dishub kita akan ke Bandung untuk berkoordinasi, apakah efektif, efesien, apakah memang baik, itu masih dalam kajian," kata Idris saat dihubungi wartawan, Selasa (10/4/2018).
(Mufrod)
