JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan berupaya untuk menghindari penggunaan politik identitas pada kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpers) 2019. PPP tak mau situasi dan kondisi bangsa terpecah belah akibat yang ditimbulkan dari politik identitas, seperti saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.
Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani, mengatakan PPP sebagai pendukung Joko Widodo di Pilpres 2019 siap menangkis bila terdapat kubu lawan yang menggunakan politik identitas untuk memenangkan pertarungan. Beberapa caranya adalah PPP tak akan terpancing untuk merespons balik politik identitas itu dengan emosi yang tinggi dan balik menyerang lawan dengan politik identitas.
"Saya kira itu yang harus dihindari," jelas Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/4/2018).
Selain itu, PPP juga menyarankan parpol-parpol pendukung Jokowi intens berkomunikasi. Tak hanya antar pendukung Jokowi, Arsul juga menyarankan untuk membangun komunikasi dengan kubu lawan dalam kontestasi Pilpres 2019.
Sejauh ini, lawan yang akan dihadapi Jokowi di Pilpres 2019 adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Prabowo telah menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon presiden pada kontestasi Pilpres 2019. Jokowi dan Prabowo, lanjut Arsul, sebaiknya juga saling berkomunikasi bila keduanya resmi menjadi capres.
"Harus ada nanti lebih banyak silaturahmi di antara para elite parpol bahkan mungkin di antara Jokowi dan Prabowo kalau nanti keduanya resmi diusung sebagai capres," ucap Arsul.
Anggota Komisi III itu menilai, politik identitas di Pilpres 2019 kemungkinan akan dimainkan kubu yang menjadi lawan Jokowi dan sangat sulit untuk dihindari. Namun begitu, yang terpenting politik identitas ini tak mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.