Moeldoko Sebut TKA dari China Merupakan Kabar Menyesatkan
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko berharap polemik terkait Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tak diperpanjang. Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan sosialisasi dan pelurusan informasi terkait Perpres ini.
Moeldoko menilai, DPR tak perlu membentuk Pansus TKA, maupun kelompok masyarakat yang ingin membawa isu ini melalui uji materi di Mahkamah Agung (MA), atau menjadi isu utama pada peringatan Hari Buruh 1 Mei mendatang.
"Isu tentang TKA selalu jadi komoditas menarik dan ini sangat berkaitan dengan situasi politik. Naik turunnya itu selalu berkaitan dengan situasi politik. Ini kita sudah lihat, pelajari dari berbagai situasi untuk itu kita memang perlu adanya klarifikasi, penjelasan yang kongkrit, betul-betul nyata di lapangan," kata Moeldoko usai menggelar pertemuan empat mata dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Selasa (24/4/2018).
(Baca Juga: Ketua DPR Tak Sepakat soal Pembentukan Pansus Angket Tenaga Kerja Asing)
Moeldoko mengakui Perpres No. 20/2018 tentang Penggunaan TKA telah menjadi komoditas pemberitaan yang menarik dan sangat berkaitan dengan situasi politik saat ini. Namun, ia berharap masyarakat dapat memahami utuh isi Perpres itu, dan tak terjebak pada isu yang mencuat sepotong-potong.
