nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tak Terdata di DPT, 26.300 Napi di Terancam Golput di Pilgub Sumut 2018

Wahyudi Aulia Siregar, Jurnalis · Rabu 27 Juni 2018 01:04 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 06 27 340 1914408 tak-terdata-di-dpt-26-300-napi-di-terancam-golput-di-pilgub-sumut-2018-m67iqFklV5.jpg

MEDAN - Sebanyak 26.300 orang narapidana (napi) yang menjadi warga binaan di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Sumatera Utara, terancam tak bisa menyalurkan aspirasi mereka pada Pilgub Sumatera Utara yang akan dilaksanakan 27 Juni 2018 besok. Itu disebabkan karena hingga saat ini para napi tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum.

Humas pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia Wilayah Sumatera Utara, Josua Ginting menyebutkan, jelang pelaksanaan Pilgub Sumut 2018, pihaknya telah mengirimkan data sebanyak 31.189 orang napi sebagai daftar pemilih sementara (DPS). Namun dari data yang dikirimkan itu, hanya 4889 orang napi yang diakomodir dalam DPT Pilgub Sumut 2018.

"Dari 31.189 orang yang kita sampaikan, hanya 4.889 orang atau sekitar 12 persen yang diakomodir di DPT. Sementara 26.300 lainnya tidak, sehingga tidak bisa menggunakan hak suara mereka,"sebut Josua.

"4.889 narapidana itu, terdiri dari 4.445 napi lakilaki dan 444 napi perempuan,"paparnya.

Josua mengatakan, ia tidak mengetahui secara rinci apa alasan puluhan ribu napi tersebut tidak diakomodir di DPT Pilgub Sumut 2018. "Itu (alasannya) saya kurang tahu. Tapi kita pada dasarnya siap menyukseskan Pilgub Sumut 2018 ini,"tandasnya.

Josua juga merinci, pada Pilgub Sumut 2018, ada sebanyak 24 tempat pemungutan suara (TPS) yang didirikan di lapas dan rutan, untuk mengakomodasi suara para napi. Ke 24 TPS itu dikelola langsung oleh petugas rutan dimana TPS itu didirikan.

"Total ada 24 TPS yang didirikan di rutan dan lapas. Untuk TPS yang didirikan di rutan dan lapas, petugas kita yang membantu menjadi petugas pemungutan suara (PPS) nya. Sedangkan rutan dan lapas yang tidak punya TPS tapi napinya punya hak suara, akan menyalurkan hak suaranya di TPS terdekat dengan rutan dan lapas. Akan ada petugas PPS dari TPS tersebut yang datang ke rutan atau lapas itu nantinya," tegas Josua.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini