nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Minta Kepala Daerah Turunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Jum'at 06 Juli 2018 20:58 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 07 06 337 1919054 jokowi-minta-kepala-daerah-turunkan-angka-kemiskinan-dan-pengangguran-FycHdRWvsI.jpg Presiden RI, Joko Widodo (foto: Biro Pers Kepresidenan)

TANGERANG - ‎Presiden Joko Widodo mengajak kepala daerah untuk bersama-sama menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di daerahnya. Dengan begitu, secara nasional angka tersebut dapat turun.

"Kita masih memiliki PR (pekerjaan rumah) besar yaitu angka kemiskinan, meskipun dari tahun ke tahun bisa kita turunkan tapi dalam posisi yang masih tinggi," ujar Jokowi saat menghadiri‎ Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia (Apkasi), di BSD, Tangerang, Jumat (6/7/2018).

Menurut Jokowi, angka kemiskinan di Tanah Air pada 2015 berada di posisi 11,13 persen, kemudian pada 2016 berhasil turun menjadi 10,7 persen dan pada tahun lalu kembali turun ke level 10,12 persen.

"Kita harapkan tahun ini akan satu digit angka kemiskinan kita, tapi masih besar, kalau satu digit 9 koma, itu kan masih gede, kita semuanya ingin angka kemiskinan ini nol, tidak ada kemiskinan," papar Jokowi.

 Jokowi

Sementara untuk angka pengangguran pemerintah telah mampu menekan angka tersebut menjadi 6,87 persen pada Februari 2018. Sebelumnya angka pengangguran itu berada di posisi 7,56 persen pada tahun 2017.

"Oleh sebab itu, saya mengajak semuanya, ini kunci untuk ekonomi hanya dua, investasi dan ekspor, investasi akan datang kalau kita melayani dengan baik investor, kecepatan perizinan kita," jelas Jokowi.

Kepala Negara meminta kepala daerah tidak ragu memberikan izin kepada investor yang hasil produksinya akan berorientasi kepada ekspor. Sebab, hal itu diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan.

"Kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, yasudah tutup mata, langsung berikan izin saat itu juga. Neraca perdagangan kita defisit, lebih banyak impor ketimbang ekspor, ini yang harus diperbaiki secara bersama antara pemerintah pusat dan daerah," tandas Jokowi.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini