Kemenkumham Belum Bahas Pembangunan Lapas Koruptor di Pulau Terpencil
JAKARTA - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami mengatakan rencana pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus untuk koruptor di kawasan pulau-pulau terpencil di Indonesia belum dibahas lebih lanjut.
"Belum ada pembahasan lebih lanjut," kata dia di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Senin (30/7/2018).
Ia enggan menanggapi pertanyaan lebih lanjut mengenai lapas untuk koruptor setelah kejadian operasi tangkap tangan (OTT) di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung.
"Terkait Sukamiskin saya sudah sampaikan semua dalam konferensi pers sebelumnya," tutur dia.
Sementara itu, usai meninjau percepatan pembangunan Lapas "High Risk" Karanganyar, Pulau Nusakambangan pada Jumat 27 Juli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly memastikan napi koruptor tidak akan dipindah ke lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah karena koruptor itu bukan termasuk "high risk".
Lapas Sukamiskin (Oris/Okezone)
