Pemprov DKI Siapkan 2 Alternatif Lahan Dirikan Shelter di Bukit Duri
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang menyiapkan dua alternatif lahan untuk mendirikan shelter bagi warga korban penggusuran akibat adanya normalisasi di Sungai Ciliwung, Bukit Duti, Jakarta Selatan. Kini sedang dipastikan keberadaan lahan itu oleh Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali.
"Saya tugaskan Pak Wali untuk yang Wisma Ciliwung itu dicek legalnya, karena pemerintah daerah kan bisa bayar kalau hak dasar tanah tersebut benar," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018).
Marullah, lanjut dia, bakal berkomumikasi dengan pemilik lahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan untuk memastikan lahan itu tak ada masalah. Bila nanti sudah jelas, pihaknya akan menganggarkannya.
"Jika tak ada masalah, Pemprov DKI akan menganggarkan dana untuk membeli lahan tersebut. Kalau sudah jelas, ya, nanti kita anggarkan di DKI," ujarnya.
Alternatif lahan yang kedua adalah milik Kementerian Keuangan. Ia menjelaskan kondisi tanah itu kini sedang terlantar. Sebab itu, pihaknya akan menyuratinya agar bisa dihibahkan ke Pemprov DKI.
"Yang kedua, itu ada tanah Kementerian Keuangan yang telantar, bangunannya saya lihat kalau enggak Jepang, ya zaman Belanda kali itu. Jadi, enggak kepakai, sayang," ujarnya.
Pemprov DKI akan membangun kampung susun di sekitar lokasi gusuran Bukit Duri. Namun, pembangunan kampung susun itu juga terkendala lahan. Sebelum membangun kampung susun, Pemprov DKI akan menyiapkan selter untuk warga.
(Awaludin)
