Setoran ke Partai Politik Bikin Kepala Daerah dan Anggota Dewan Cari Pemasukan Lain
MALANG - Banyaknya kepala daerah dan anggota dewan di wilayah Jawa Timur yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditanggapi dingin oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.
Menurutnya, jika melihat kenaikan gaji kepada lembaga eksekutif dan legislatif seharusnya tak perlu lagi mencari sumber pemasukan keuangan lagi di luar ketentuan yang ada.
"Di PP (Peraturan Pemerintah) gajinya sudah dinaikkan jauh lebih tinggi," ujar Soekarwo, saat menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (4/10/2018).
(Baca Juga: Wali Kota Pasuruan Kena OTT KPK, Gubernur Jatim: Yang Tertutup Akan Ketahuan)
Hanya Soekarwo menilai beban 'setoran' ke partai politik menjadikan kepala daerah dan anggota dewan harus mencari sumber pemasukan lain.
"Kadang-kadang dimintai oleh partai. Makanya saya usul dana parpol dinaikkan supaya partai tidak minta DPRD," ungkapnya.
Pihaknya menyatakan dana parpol yang diberikan hanya cukup untuk memenuhi beberapa kebutuhan saja. "Sebenarnya tidak cukup, itu buat bayar listrik, air, dan kopi," pungkas Pakde Karwo sambil tersenyum.
Sebelum Wali Kota Pasuruan, KPK telah menjaring beberapa kepala daerah dan anggota dewan dari wilayah Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kota Malang hingga terakhir Kota Pasuruan, menjadi beberapa daerah yang kepala daerah dan beberapa anggota dewannya terjaring OTT KPK.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
