Sekjen PPP ini menegaskan, bilamana yang mempunyai hak untuk menyetujui harga BBM Premium untuk naik hanya presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai penanggung jawab dari APBN.
Namun, sepertinya Jokowi tak menyetujui kenaikan harga premium lantaran banyak pertimbangan, seperti akan berimbas kepada harga stabilitas lainnya. Apalagi Jokowi tengah menjaga harga-harga itu.
“Karena kan sekarang fokusnya Jokowi stabilitas harga dulu. Kalau stabilitas harga belum selesai dikerjakan dan dinaikan, itu pasti mendorong kenaikan harga kan. Maka upaya menjaga stabilitas itu sia-sia atau bahkan kalau terjadi kenaikan kan bisa tak terkendali,” kata dia.
(Rachmat Fahzry)