Anies Sebut Rumah DP 0 Rupiah Bukan untuk Warga Berpenghasilan di Bawah UMP
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebut hunian DP 0 rupiah bukan untuk warga yang mempunyai penghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP). Hal tersebut lantaran menggunakan skema perbankan sehingga skema cicilannya harus ada batas masksimumnya.
"Kalau tidak salah maksimal 30 persen dari penghasilan dipakai untuk nyicil. Jadi, kalau orang yang berpenghasilan di bawah UMP dan dialokasikan untuk nyicil, habis uangnya,” kata Anies kepada wartawan di Tangerang Selatan, Rabu (17/10/2018).
Seperti diketahui, UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp3.648.035, lebih tinggi dari UMP 2017 sebesar Rp3.335.000. Apabila tetap dipaksakan, pihak bank akan menolaknya karena yang bersangkutan nantinya tak akan bisa melakukan pembayaran cicilan.
“Karena memang menggunakan skema perbankan, yaitu ada proporsi di mana penghasilan tidak boleh dipakai untuk nyicil. Kan ada batas maksimalnya, di mana presentase penghasilan tidak boleh dipakai untuk nyicil,” jelasnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, apabila warga memiliki penghasilan di bawah UMP, mereka harus memilih untuk tinggal di rumah susun sewa (rusunawa).
“Mereka menyewa, nanti setelah digunakan selama 20 tahun rumah susun itu bisa menjadi miliknya. Statusnya sewa beli. Nah itu untuk mereka di bawah UMP. Jadi program ini memang bisa menggunakan fasilitas perbankan,” ujar Anies.
