4 Tahun Jokowi-JK, Mensos Klaim Kemiskinan di Indonesia Menurun
Untuk mewujudkan tujuan PKH itu, Kemensos bersama Himbara berinovasi dalam Penyaluran PKH dari sistem tunai menjadi non tunai dengan menggunakan kartu kombo yang dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu tersebut merupakan media penyaluran Bantuan Sosial dan Subsidi Pemerintah dengan menggunakan Kartu Debet yang dikeluarkan Himpunan Bank Negara (Himbara).
“Kartu ini dapat merekam data penerima, berfungsi tabungan dan memiliki dompet (e-wallet) untuk belanja dari alokasi kuota barang. Sistem kartu debet yang memadukan e-wallet dan tabungan, merupakan karya inovatif pertama kali digunakan di antara negara-negara yang melaksanakan Conditional Cash Transfer (CCT). KKS juga sudah mendapatkan hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI),” jelas Harry.
Dijelaskan Harry, KKS dapat difungsikan untuk terbangunnya komplementaritas program bantuan sosial dan subsidi yang dibutuhkan bagi keluarga miskin dan rentan. Dengan adanya KKS ini maka KPM bisa memperoleh berbagai bantuan sosial seperti subsidi PLN/LPG, BPNT, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) dan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT).
“Penyaluran BPNT dilakukan secara bertahap sejak tahun 2017 sebanyak 1,28 juta keluarga. Pada tahun ini meningkat menjadi 10 juta keluarga. Pada tahun 2019 ditargetkan dapat mencapai 15,6 juta keluarga,” kata Harry.
Penambahan Keluarga Penerima Manfaat ini tentu juga diiringi kenaikan anggaran. Anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat dari 12,8 triliun rupiah pada 2017 menjadi 19,3 triliun rupiah pada tahun 2018.
(Awaludin)
