nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Tidak Akan Menyegel Proyek Meikarta

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 01 November 2018 18:36 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 11 01 337 1972115 kpk-tidak-akan-menyegel-proyek-meikarta-ixOJumCobl.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjerat sembilan orang tersangka terkait proyek Meikarta, salah satunya ‎Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan penyegelan terhadap megaproyek tersebut.

"Kita enggak akan menyita atau menyegel Meikarta. Kalau proyek jalan ya jalan terus saja," kata Alexander di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/11/2018).

(Baca juga: Kasus Suap Proyek Meikarta, KPK: Urusan Perusahaan Enggak Mungkin Duit Pribadi!)

 kor

(Baca juga: Gali Kasus Suap Meikarta, KPK Periksa 2 Direktur Keuangan Lippo Group)

Ia menyebut KPK berfokus pada proses perizinan proyek tersebut yang terindikasi ada suap. Selain itu, menurut Alexander, ada banyak kepentingan masyarakat di balik proyek itu.

"Kita tidak mungkin menghentikan suatu kegiatan ketika kita tahu di dalamnya banyak masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan. Ini kasus hukum, kita pisahkan dengan proyek itu. Hambalang pun enggak kita segel kok, kalau mau diteruskan, diteruskan saja," sambungnya.

 kor

Selain itu, Alex juga mengomentari soal pertemuan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dengan CEO Lippo Group James Riady. Neneng telah mengakui meski tak menyebut apa yang dibahas, sedangkan James mengaku bertemu untuk memberi selamat atas kelahiran putra Neneng. Menurut Alex, pertemuan antara Neneng dan James bisa saja terjadi dan wajar. 

"Kecuali dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan jahat, misalnya ada janji-janji akan diberikan uang nanti kalau urusannya selesai atau sebagainya," pungkasnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan sembilan orang tersangka suap perizinan proyek Meikarta. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi, termasuk Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, diduga menerima Rp7 miliar sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp13 miliar.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini