nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK, Mendagri dan Menpan RB Sepakat Perkuat APIP

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 09 November 2018 14:46 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 11 09 337 1975550 kpk-mendagri-dan-menpan-rb-sepakat-perkuat-apip-ANNYvHpxNi.jpg KPK, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menpan RB Syafruddin bertemu dan sepakat perkuat APIP (Foto: Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin. Mereka pun menyepakati penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Dalam pertemuan tersebut Tjahjo dan Syafruddin menyepakati adanya ‎peningkatan peran APIP yang selama ini dinilai masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Padahal, menurut KPK, peran APIP sangat dibutuhkan untuk mengawasi pejabat daerah yang korupsi.

‎"Kita melihat bahwa APIP ini salah satu yang bisa berperan untuk mencegah korupsi di daerah, oleh karena itu dalam surat (kesepakatan) itu kita sebutkan bahwa yang pertama kami melihat APIP ini tidak independen‎," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan saat konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (9/11/2018).

(Baca Juga: Kepala Daerah Korupsi, Kemendagri Justru Nilai Masyarakat dan Pemilih Juga Bertanggung Jawab)

KPK, Mendagri, dan Menpan RB sepakat penguatan APIP

Pahala menjelaskan, saat ini APIP sendiri masih berada di bawah kewenangan kepala daerah. Sehingga menurut KPK, APIP tidak independen. Dengan adanya surat kesepakatan ini, KPK berharap ada perbaikan dalam kinerja APIP, terutama masalah independensi.

"Kita lihat juga bahwa inspektur yang di bawah kepala daerah bahkan di bawah sekda itu tidak efektif sama sekali. Oleh karena itu, kita usulkan ada kesetaraan antara sekda dan inspektorat sehingga dia punya independensi lebih baik," tambahnya.

Setelah KPK memaparkan draft penguatan APIP, Mendagri dan Menpan RB menyepakatinya. KPK, Kemendagri, dan Kemenpan-RB menyepakati adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016.

‎"Pada pertemuan hari ini, disepakati oleh Kemendagri dan KemenPAN RB bahwa revisi PP 18 ini difinalkan dalam sebulan kemudian di situ disebutlah semua penguatan independensi kecukupan anggaran, dan penguatan SDM," terangnya.

 KPK

Senada dengan Pahala Nainggolan, Ketua KPK Agus Rahardjo juga berharap kesepakatan bersama ini dapat memberikan penguatan bagi APIP sendiri. ‎Menurutnya, kesepakatan ini akan jadi hadiah terbaik untuk bangsa dan negara di 2019.

"Mudah-mudahan ini menjadi hadiah tahun baru untuk bangsa dan negara kita dan juga ada pertanyaan apakah kalau kemudian APIP-nya berfungsi korupsinya hilang? Ya tidak serta seperti itu pasti kemudian masih dibarengi oleh effort yang lain, usaha yang lain," ungkap Agus.

(Baca Juga: 7 Area Rawan Korupsi yang Harus Dihindari Kepala Daerah)

Disisi lain, MenPAN RB Syafruddin mengakui bahwa rencana penguatan APIP memang sudah dibahas dalam kurun waktu satu tahun. KemenPAN RB pun menyapakati usulan tersebut. Mantan Wakapolri itu berharap, tahun depan inspektorat bisa lebih maksimal kinerjanya setelah kesepakatan tersebut disepakati.

‎"Jadi, ini adalah tujuan utamanya untuk meningkatkan peran dan kewenangan dari aparat inspektorat yaitu, APIP terutama yang di daerah tingkat satu dan tingkat dua. Tujuannya adalah pencegahan, karena hakiki daripada sebuah upaya apapun dalam penegakan hukum tolak ukur keberhasilan yang kita lakukan adalah manakala bisa dicegah," papar Syafruddin.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini