Pernyataan "Politik Genderuwo" Jokowi Ditujukan untuk Semua Orang
JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal "politik genderuwo" adalah bermakna simbolik yang ditujukan kepada semua orang yakni para politisi.
"Jadi, pernyataan Pak Jokowi itu itu untuk semua orang, calon pemimpin maupun politisi, yang pernyataan-pernyataannya membangun narasi propaganda, tentang membangun ketakutan dan kegalauan di tengah masyarakat," kata Abdul Kadir Karding, di Jakarta, Jumat (9/11/2018).
(Baca Juga: Jokowi Sindir Politikus Genderuwo yang Suka Menakut-nakuti Masyarakat)
Menurut Karding, politik genderuwo itu juga untuk para politisi yang pernyataan-pernyataannya seakan membangun narasi sedemikian rupa membuat masyarakat seperti dihantui oleh isu-isu palsu, isu-isu hoaks, nyinyir, sampai fitnah, yang tujuannya untuk menakut-nakuti rakyat.
"Menjadikan rakyat galau dan semakin pesimis," ucapnya.
Penyebutan politik genderuwo, menurut Karding, mungkin yang dimaksud pihak tertentu, tapi politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menafsirkan politisi secara umum.
Di sisi lain, menurut Karding, Joko Widodo menyampaikan pesan kepada publik bahwa politik adalah proses demokrasi yang membutuhkan keterlibatan dan partisipasi rakyat dalam prosesnya.
"Keterlibatan rakyat ini penting, karena kita berangkat dari prinsip rakyat berdaulat, artinya segala sesuatu pada hakekatnya yang memutuskan adalah rakyat," tutur Anggota Komisi III DPR RI ini.
(Baca Juga: PSI: Politik Genderuwo Tebar Ekonomi Pesimisme dan Ketakutan)
Karena itu, kata dia, rakyat mesti diberikan pendidikan politik yang konstruktif mestikan hanya melalui pernyataan-pernyataan yang dapat dicerna oleh akal sehat sesuai dengan adat kebudayaan Indonesia.
"Itulah yang diharapkan oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, sehingga rakyat tidak terus-menerus, diberikan isu-isu recehan yang tidak substansial," ujarnya.
Karding menegaskan, rakyat sebagai bagian dari proses demokrasi sehingga perlu mendapat pendidikan politik yang baik serta contoh teladan dari calon pemimpin.
(Arief Setyadi )
