Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Demokrat: Kami Akan Rugi Jika Tak Bebaskan Konstituen di Pilpres 2019

Muhamad Rizky , Jurnalis-Sabtu, 17 November 2018 |06:40 WIB
Demokrat: Kami Akan Rugi Jika Tak Bebaskan Konstituen di Pilpres 2019
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menanggapi soal sikap Partai Demokrat yang memberi keleluasaan bagi kadernya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019. Padahal Demokrat secara resmi telah menetapkan dukungan untuk mengusung Prabowo-Sandiaga.

Ferdinan meluruskan, bahwa yang di maksud Demokrat membebaskan untuk memilih bukan kader melainkan konstituen. "Yang saya tangkap bukan membebaskan kader bebas memilih, tapi membebaskan konstituen memilih Jokowi atau memilih Prabowo yang penting calegnya milih Demokrat," kata Ferdinan kepada Okezone, Jumat, (16/11/2018).

Ferdinan mengatakan, hal itu dilakukan agar tidak memaksakan dukungan dari para pemilih. Apabila hal itu terjadi terangnya, maka Demokrat yang dirugikan.

"Karena rakyat kita sekarang terpecah dukungan dan kami tidak ingin memaksa pendukung Jokowi untuk memilih Prabowo karena kami akan rugi kehilangan konstituen," tuturnya.

Ferdinan meyakini, apa yang dilakukan partainya sudah tepat, sebab hal itu dilakukan agar para pemilih Jokowi nantinya memilih Demokrat. "Jadi yang kami kakukan itu agar pemilih Jokowi mau memilih demokrat bukan sebaliknya," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengaku mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Padahal, Demokrat secara resmi mengusung paslon nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Menurut Ibas, hal itu juga terjadi pada partai lain. Ia menilai, belum tentu seluruh kader mendukung paslon yang diusung secara resmi oleh partai. Ibas mengatakan, Demokrat adalah partai yang demokratis.

Pilihan dukungan untuk pilpres menurutnya adalah urusan masing-masing kader sebagai individu.Oleh karena itu, tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan pada kader yang memiliki pilihan berbeda soal capres dan cawapres.

(Khafid Mardiyansyah)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement