Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Perindo Nilai karena Mahalnya Biaya Demokrasi
"Demokrasi di Indonesia begitu mahal, menuntut pembiayaan tinggi yang bisa berakibat pada perilaku kepala daerah untuk memanfaatkan kekuasaannya semaksimal mungkin, untuk mengumpulkan pundi untuk dirinya, keluarga dan segelintir orang," kata Rofiq saat dihubungi, Senin (19/11/2018).
Rofiq yang juga Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini mengatakan harus ada pembaruan sistem rekrutmen calon kepala daerah yqng mengedepankan aspek kompetensi dan integritas.
"Selama ini mayoritas calon kepala daerah hanya ditentukan dengan seberapa besar dia punya uang, seberapa besar dia setor ke partai dan lain-lain. Ini sudah menjadi rahasia umum," jelasnya.
(Baca juga: Bupati Pakpak Bharat Tersangka Suap, Demokrat Yakin Tak Akan Gerus Elektoral)
