JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, proses fit and proper test untuk mencari Cawagub DKI merupakan proses yang tidak penting untuk dilalui.
"Tidak penting (ada fit and proper test)," kata Suhaimi di saat ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).
Menurut dia, uji kelayakan dan kepatutan ini bukan persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang (UU) dan biasanya hanya di internal partai masing-masing.
"Awalnya yang kita pahami fit and proper test itu internal. Karena itu bukan persyaratan yang diatur oleh UU, itu kan internal saja," ujarnya.

(Baca juga: DKI Tak Punya Wakil Gubernur, Ketua DPRD: Warga Jakarta Tertawa)
Selain tidak penting, lanjut dia, proses itu juga membuat pengisian posisi orang nomor dua di Ibu Kota juga akan semakin berlarut-larut. Karena itu, ia meminta partai berlambang kepala burung garuda itu cepat menyudahi persoalan ini.
"Hanya jadi lama gitu. Padahal kebutuhan Pak Anies segera. Kalau kita lihatnya itu segera, kalau sudah diserahkan PKS sudah serahkan aja PKS," ujarnya.
(Baca juga: Soal Bursa Wagub DKI, Sekjen PKS: Tunggu Tanggal Mainnya)
Sekadar informasi, PKS dan Partai Gerindra sebelumnya telah menyepakati permasalahan kekosongan Wagub DKI melalui mekanisme fit and proper test. Namun sayangnya hingga kini kedua partai itu belum juga melangsungkan uji kelayakan dan kepatutan untuk mengisi kekosongan orang nomor dua di Ibu Kota.
(Awaludin)