"Sementara kita, yang namanya negara ini yang benar harusnya adalah makin memperbanyak transportasi publik," ucapnya.

Arya mengatakan, usulan ini sangat kontradiksi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang sedang mengupayakan kemajuan transportasi publik. Apalagi, PKS di Jakarta sedang berusaha menjadikan salah satu kadernya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
"Saya justru, bingung, justru berbahaya. PKS satu sisi mau jadi wakil gubernur di Jakarta yang berusaha untuk meningkatkan transportasi publik, di sisi lain dia buka ruang untuk tidak ada pajak kendaraan bermotor. Artinya, akan makin banyak orang yang memiliki mobil pribadi," tegas Arya.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor. Tak hanya itu saja, bila berhasil menang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, PKS juga umbar janji untuk mengubah masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) yang saat ini per lima tahun menjadi seumur hidup.