Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Anies: Undang-Undang Larang Sistem Jalan Berbayar Diterapkan ke Motor

Fadel Prayoga , Jurnalis-Minggu, 25 November 2018 |06:49 WIB
Anies: Undang-Undang Larang Sistem Jalan Berbayar Diterapkan ke Motor
Anies Baswedan cek trotoar Jalan Thamrin. Foto: Okezone/Pemprov DKI Jakarta
A
A
A

Di dalam Pasal 8 ayat 1 Pergub 25/2017 diatur kendaraan yang boleh melintas di jalan berbayar adalah mobil, bus, mobil barang, kendaraan umum, mobil dinas, ambulans, serta mobil pemadam kebakaran. Artinya, sepeda motor justru dilarang untuk melintasi jalan berbayar. "Kita harus ikut aturan. Masa melanggar," jelasnya.

Baca: Penerapan ERP di Jakarta, Menhub: Berbayar Hanya Jalan Tertentu

Baca: Penerapan ERP di Jakarta, Menhub: Berbayar Hanya Jalan Tertentu

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) kepada motor yang melintas di beberapa wilayah Ibu Kota.

"Dalam dokumen penawaran dinyatakan seperti itu, menjadi bagian yang dievaluasi untuk roda dua," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko di DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Sigit menyatakan, beleid itu akan gugur lantaran pihaknya sedang membahas Perda terkait pemberlakuan ERP untuk kendaraan bermotor. (fzy)

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement