Sekda Jawa Barat Dipanggil KPK Terkait Suap Meikarta
JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa, terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta. Iwa akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dewi Tisnawati (DT).
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DT," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Kamis (29/11/2018).
(Baca Juga: Usut Suap Kasus Meikarta, KPK Periksa Pimpinan DPRD Bekasi)
Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati Iskak/Kiri (foto: Okezone)
Selain Iwa Karniwa, penyidik memanggil sejumlah saksi lainnya, yaitu analis dokumen perizinan, Lira Sri Mawarni; pensiunan PNS, Daryanto; staf Dinas PMPTSP, Heru Gunawan; serta dua pihak swasta, Olivia Sari Dewi dan Hanes Citra Tjhie.
Kelima saksi tersebut sedianya akan digali keterangannya untuk proses penyidikan Dewi Tisnawati. Sementara seorang saksi lainnya yang juga masuk dalam jadwal pemeriksaan ialah Andu Nusantara, yang merupakan PNS. Andu akan diperiksa untuk tersangka Billy Sindoro (BS).
KPK telah mengendus sumber uang suap yang digunakan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group Billy Sindoro (BS) untuk menyuap Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. KPK mengendus uang tersebut berasal dari PT Lippo Group.
Belakangan, KPK juga telah memeriksa sejumlah petinggi Lippo Group lainnya untuk mengusut sumber uang suap itu. Salah satu yang telah diperiksa KPK yakni CEO Lippo Group James Riady. Dari pemeriksaan James Riady, penyidik menggali peran serta kontribusi PT Lippo Group di kasus suap pengurusan izin proyek Meikarta.
KPK sebelumnya mengungkap adanya praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan mega proyek yang sedang digarap oleh anak usaha PT Lippo Group, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 9 tersangka, yaitu Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).
Selain Neneng dan Billy, KPK tujuh orang lainnya ialah dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP); serta pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).
Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J); Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahor (SMN); Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT); serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).
Diduga, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Adapun, izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektare yang dibagi dalam tiga tahapan.
(Baca Juga: KPK Periksa 4 Saksi dan Seorang Tersangka Suap Meikarta)
Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah dinas di Pemkab Bekasi.
Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas.
(Fiddy Anggriawan )
