Kepala BPIW: Pembangunan Infrastruktur Libatkan Masyarakat Sejak Perencanaan
"Keterlibatan para kepala adat itu memang diharapkan sudah mewakil masyarakat adat. Dan itu terbukti, terkait penggantian lahan dan lain-lain tidak ada masalah," papar Hadi.
Ia mengungkapkan, pembangunan Jalan Trans Papua sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dan tidak ada masalah sosial. "Pembangunan bukan baru-baru ini, sehingga peristiwa penembakan terhadap pekerja konstruksi BUMN (Badan Usaha Milik Negara,-red) PT Istaka Karya yang membangun Jembatan Kali Aorak dan Jembatan Kali Yigi beberapa hari lalu itu, saya memang kira faktor gangguan keamanan," jelasnya.
Kendati begitu, lanjutnya, Kementerian PUPR tetap bertekad akan menyelesaikan pembangunan konekvitas Trans Papua. "Walaupun pembangunannya, saat ini jeda hingga ada arahan lebih lanjut dari Bapak Menteri PUPR," terangnya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi V DPR RI, Sahat Silaban menyatakan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah saat ini sudah on the track. "Artinya tidak ada masalah dengan pemerintah dalam membangun infrastruktur," terang Lahat.
Selain itu, Lahat menyarankan, pemerintah khususnya Kementerian PUPR agar dapat semakin meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. "Selama ini masyarakat memang sudah dilibatkan, namun kedepan ada baiknya pelibatan itu untuk terus ditingkatkan. Bukan hanya untuk di Papua, namun seluruh wilayah di Tanah Air," tegasnya.
(Fahmi Firdaus )
