nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Anak Eks Kepala Dinas Jual Blangko E-KTP via Online, Mendagri: Itu Kesalahan Orangtuanya

Muhamad Rizky, Jurnalis · Kamis 06 Desember 2018 16:13 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 12 06 337 1987688 anak-eks-kepala-dinas-jual-blangko-e-ktp-via-online-mendagri-itu-kesalahan-orangtuanya-W5JS9GLCvE.jpg Mendagri Tjahjo Kumulo (Okezone)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyayangkan adanya penjualan 10 keping blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) melalui toko online diduga dilakukan Nur Ishadi Nata. Menurutnya kasus itu terjadi akibat kesalahan orangtua pelaku.

Blangko yang dijual Nur Ishadi bermula dari ayahnya yang pernah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Sang ayah saat itu membawa pulang blangko e-KTP ke rumah yang kemudian diambil Ishadi lalu jual di Tokopedia.

"Ini kesalahan orangtuanya. Kesalahan mantan Kepala Dukcapil. Orangtuanya dia kan Kepala Dukcapil yang bawa pulang (blangko) dan diambil anaknya buat dijual," kata Tjahjo di sela rapat dengan Komisi II DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Tjahjo mengatakan tidak bisa memberikan sanksi karena ayah pelaku sudah tidak lagi menjabat sebagai Kadis Dukcapil. Dia menyerahkan kasus tersebut diproses secara pidana di kepolisian.

"Sanksi pidana. Nanti yang urus polisi, kan itu pencurian, kemudian menggunakan yang tidak sah, kemudian mencuri data yang tidak sah," ungkapnya.

 

Sementara Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif mengatakan blangko e-KTP yang dijual secara online tersebut dikirim ke Kabupaten Tulang Bawang pada 13 Maret 2018. Kemudian tanpa sepengetahuan ayahnya blangko itu diambil dan dijual pelaku.

"SOP kita sudah jelas tidak boleh blangko itu ditinggal tanpa pengamanan, kedua pengamanan secara sistem setiap blangko ada nomor chipnya, nah chipnya itu bisa kita deteksi," paparnya.

Ia mengimbau agar seluruh toko online tidak menjual blangko e-KTP. "Jadi semua toko online harus menghentikan praktik ini karena ini ancaman hukuman pidananya jelas 10 tahun maksimal (penjara) dan dendanya Rp1 miliar, maka jangan main-main karena itu dokumen negara rahasia," tukasnya.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini