nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mendagri Serahkan ke Polisi Kasus Anak Kadisdukcapil Tulangbawang Jual Blangko E-KTP

Muhamad Rizky, Jurnalis · Kamis 06 Desember 2018 16:14 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 12 06 337 1987689 mendagri-serahkan-ke-polisi-kasus-anak-kadisdukcapil-tulangbawang-jual-blangko-e-ktp-IE1McpT5KD.jpg Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto : Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai penjualan 10 keping blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) melalui toko online sebagai kesalahan orangtua dari Nur Ishadi Nata selaku penjual blangko tersebut.

Blangko yang dijual itu diambil oleh Ishadi dari sang ayah yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, kemudian dijual secara online di marketplace.

"Ini kesalahan orang tuanya. Kesalahan mantan Kepala Dukcapil. Orang tuanya dia kan Kepala Dukcapil yang bawa pulang (blangko), dan diambil anaknya buat dijual," kata Tjahjo di DPR, Kamis, (6/12/2018).

Terkait sanksi, Tjahjo mengatakan, tidak bisa memberikan itu sebab sudah tidak lagi menjabat sebagai Kadis Dukcapil. Tjahjo menyerahkan kasus tersebut untuk diproses di ranah kepolisian untuk bisa dipertanggungjawabkan.

Ilustrasi (Dok Okezone)

"Ya sanksi pidana. Nanti yang urus polisi, kan itu pencurian, kemudian menggunakan yang tidak sah, kemudian mencuri data yang tidak sah," ungkapnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif mengatakan, blangko tersebut dikirim ke Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada 13 Maret 2018. Kemudian tanpa sepengetahuan ayahnya, blangko itu diambil dan dijual.

(Baca Juga : Kemendagri Ungkap Penjualan Blangko E-KTP di Pasar Online)

"SOP kita sudah jelas, tidak boleh blangko itu di tinggal tanpa pengamanan. Kedua, pengamanan secara sistem setiap blangko ada nomor cipnya. Nah, cipnya itu bisa kita deteksi," paparnya.

Ia mengimbau seluruh toko online agar tidak kembali melakukan penjualan blangko tersebut. "Jadi semua toko online harus menghentikan praktik ini karena ini ancaman hukuman pidananya jelas 10 tahun maksimal (penjara) dan dendanya Rp1 miliar maka jangan main-main karena itu dokumen negara rahasia," tukasnya.

(Baca Juga : Anak Mantan Kadisdukcapil Jual Blangko E-KTP Lewat Pasar Online)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini