nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemendagri Tegaskan Tidak Benar Sistem Pengamanan KTP-el Jebol

Bayu Septianto, Jurnalis · Jum'at 07 Desember 2018 06:32 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 12 07 337 1987926 kemendagri-tegaskan-tidak-benar-sistem-pengamanan-ktp-el-jebol-3xzd7VSz5d.jpg Ilustrasi e-KTP. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar menjelaskan duduk persoalan kasus jual-beli blangko KTP-el yang diduga hasil dari pencurian yang diduga kuat dilakukan oleh seseorang berinisial 'NI'. Hasil identifikasi awal diduga yang bersangkutan kerabat mantan pejabat Dinas Dukcapil Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dan saat ini kasus tersebut sudah ditangani Polda Metro Jaya.

"Setelah dilakukan pelacakan dan investigasi ditemukan bahwa diduga seseorang berinisial NI yang mencuri blangko KTP-el. Sekitar bulan Maret 2018, karena pada 13 Maret 2018, blangko KTP-el diserahkan ke daerah dan blangko tersebut dicoba dijual sekarang," beber Bahtiar, sebagaimana keterangan yang diterima Okezone, Jumat (7/12/2018).

Lebih lanjut disampaikan juga; pertama, KTP tidak bisa dicetak di sembarang tempat karena harus menggunakan mesin cetak yang sudah diprogram secara khusus, dan mesin tersebut produksi secara khusus serta terbatas.

Kedua, untuk mencetak KTP diperlukan input data tertentu hasil perekaman tentang data diri, sidik jari dan lain-lain. Hanya jajaran dukcapil yamg punya akses data kependudukan untuk dapat mengisi data tersebut ke dalam chip blangko KTP.

Ketiga, akses data kependudukan menggunakan jaringan yang bersifat privat terbatas, bukan jaringan umum. Keempat, masyarakat yang tertipu membeli blangko agar melapor ke aparat penegak hukum terdekat atau pemda, karena UU 24 Tahun 2013 jelas mengatur bahwa urus KTP gratis atau tidak dipungut biaya.

Kelima, tegas Bahtiar, tidak benar informasi yang menyatakan bahwa sistem pengamanan KTP-el jebol. Sistem KTP-el memiliki sistem sekuriti yang sangat kuat dan berlapis. Jadi, ini jelas murni tindak pidana pencurian blangko KTP yang coba dijual.

Ia juga menjelaskan bahwa setiap blangko KTP-el memiliki user ID atau nomor identitas chip yang membedakan satu dengan yang lain. "Nomor ini tercatat secara sistematis sehingga dapat diketahui dengan mudah keberadaan blangko KTP-el dan yang siapa yang mencetaknya," jelasnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui Sesditjen I Gede Suratha melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya dengan laporan jual-beli dokumen kependudukan nomor 180/22887/Dukcapil.Ses pada Selasa 4 Desember 2018.

"Permasalahan ini disikapi secara serius Kemendagri dan pelaku sudah diproses oleh pihak kepolisian. Kami imbau agar tidak memercayai informasi yang beredar di berbagai media sosial mengenai kasus jual-beli dan penerbitan dokumen kependudukan ilegal yang dapat berpotensi meresahkan masyarakat, bahkan memunculkan persoalan lainnya."

Bahtiar juga menyampaikan sudah sangat tepat jajaran Ditjen Dukcapil Kemendagri melakukan langkah respons cepat melakukan investigasi dan telah mengambil langkah hukum kasus yang diduga kuat adanya pidana pencurian blangko KTP.

Sebagaimana diketahui, peringatan kepada semua pihak bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96A UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah ditegaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini