nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemendagri Respons Positif Wacana Menaikan Gaji Kepala Daerah

Amril Amarullah, Jurnalis · Jum'at 07 Desember 2018 16:03 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 12 07 337 1988194 kemendagri-respons-positif-wacana-menaikan-gaji-kepala-daerah-c5BZD4DEA3.jpg Foto: Ist

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut baik munculnya wacana terkait menaikan gaji kepala daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu langkah atau strategi untuk meminimalisir tindakan korupsi.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar menyatakan setuju atas rencana tersebut tentunya harus didukung dengan kajian mendalam.

"Argumennya lebih baik diberikan secara sah ketimbang diambil secara tidak sah," ujarnya.

Dan secara obyektif gaji kepala daerah saat ini memang masih sangat kecil, Ia juga mencontohkan Pemda DKI Jakarta sebagai organisasi pemerintahan yang sukses mencegah korupsi dengan meningkatkan kesejahteraan aparaturnya di atas rata-rata nasional bahkan mungkin di atas swasta.

"Boleh dikata pemda DKI Zero korupsi. Wajar kalau dapat penghargaan dari KPK," terangnya.

Lebih lanjut, Bahtiar juga menyampaikan langkah lain untuk meminimalisis tindakan korupsi, seperti memberikan alokasi bantuan keuangan bagi partai politik minimal Rp10 ribu persuara seperti hasil kajian yang ada saat ini.

 Kapuspen Kemendagri, Bahtiar (Foto: Okezone)

Ia juga menuturkan saat ini baru Rp1.000 per suara. Bagaimanapun partai politik adalah sumber rekruitmen pejabat negara, baik Pusat dan daerah.

"Maka keuangan partai politik yang sehat dan mandiri harus didukung supaya partai politik dapat menggunakan anggarannya tersebut untuk fokus pada kaderisasi, rekruitmen dan pendidikan politik," beber Bahtiar yang sebelunya pernah menjabat Direktur Politik Dalam Negeri.

Sebelumnya terkait wacana menaikan gaji kepala daerah ada masukan dari Ketua KPK Agus Rahardjo, yang prihatin dengan banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, ia pun meminta remunerasi kepala daerah perlu di-review.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini