nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Tetapkan Dirut PJT II Tersangka Korupsi Pekerjaan Jasa Konsultansi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 07 Desember 2018 18:04 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 12 07 337 1988254 kpk-tetapkan-dirut-pjt-ii-tersangka-korupsi-pekerjaan-jasa-konstruksi-OgmvilLapF.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama (Dirut) Perum Jasa Tirta (PJT) II, Djoko Saputro (DS), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017. Djoko Saputro ditetapkan besama dengan satu pihak swasta Andririni Yaktiningsasi (AY).

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu DS dan AY," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (7/12/2018).

Febri menjelaskan, perkara bermula pada 2016 setelah Djoko Saputro diangkat menjadi Direktur Utama PJT II. Saat itu Djoko Saputro diduga memerintahkan melakukan relokasi anggaran.

"Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan SDM dan strategi korporat yang pada awalnya senilai Rp2,8 miliar menjadi Rp9,55 miliar," ‎sambungnya.

(Baca juga: Dirut PJT II 'Ogah' Cerita soal Penggeledahan KPK)

ko

Adapun nilai relokasi anggaran untuk perencanaan strategis korporat dan proses bisnis senilai Rp3.820.000.000. Sedangkan perencanaan komprehensif pengembangan SDM PJT II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan sejumlah Rp5.730.000.000.

"Perubahan tersebut diduga dilakukan tanpa adanya usulan bank dan unit Iain dan tidak sesuai aturan yang berlaku," tambahnya.

Setelah dilakukan revisi anggaran, Djoko kemudian memerintahkan pelaksanaan pengadaan kedua kegiatan tersebut dengan menunjuk Andririni sebagai pelaksana kegiatan kedua proyek PJT II.

"Bahwa dalam pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut, AY diduga menggunakan bendera perusahaan PT BMEC (PT Bandung Management Economic Center) dan PT 2001 Pangripta," kata Febri.

Adapun realisasi penerimaan pembayaran untuk pelaksanaan proyek sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 untuk kedua pekerjaan tersebut adalah Rp5.564.413.800. Diduga, Andririni dan Djoko mencantuman nama para ahli di dalam kontrak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi administrasi lelang.

 (Baca juga: Penggeledahan KPK di Kantor PJT II Diduga Terkait Korupsi Jasa Konstruksi)

ko

"Diduga kerugian keuangan negara setidak-tidaknya adalah Rp3,6 miliar yang merupakan dugaan keuntungan yang diterima AY dari kedua pekerjaan tersebut atau setidaknya lebih dari 66 persen dari pembayaran yang telah diterima," ungkap Febri.

Atas perbuatan tersebut, Djoko dan Andririni disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (wal)

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini