Anggaran Pengawasan Pemilu Rp8 Triliun, JK ke Bawaslu: Jika Gagal Anda Mengecewakan
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan baik. Pasalnya lembaga tersebut memiliki anggaran cukup besar.
Hal tersebut diungkapkan Kalla saat menghadiri Rakornas Bawaslu untuk memantapkan pengawasan Pemilu 2019 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.
"Sekarang malah diperluas pengawasannya dengan biaya tinggi. Tadi dikatakan biaya APBN-nya Rp8 Triliun, saya tanya berapa anggaran Kemendagri? cuma Rp4,5 Triliun. Jadi APBN, tolong dicek ulang, itu Bawaslu 2 kali dari anggaran Kemendagri. kalau tidak berhasil (melakukan pengawasan) Anda mengecewakan masyarakat," kata Kalla, Senin (10/12/2018).
Namun demikian Kalla memahami melakukan pengawasan dengan sistem pemilu terbuka dan langsung sangatlah tidak mudah. Pasalnya persaingan menjadi lebih ketat. Di samping itu era digital juga menjadi tantangan tersendiri dalam aspek pengawasan.
"Dengan manual orang bisa mengubah-ubah. Tapi dengan semuanya digital, bisa di-hack dari luar. Seperti pengalaman kecurigaan pemilu AS bisa di-hack dari Rusia. Jadi ini pemilu harus betul-betul diawasi dengan betul. Bahwa apa pun instrumen yang kita pergunakan itu dapat digangggu dari luar, dapat diubah dari luar atau pun dipengaruhi," jelas dia.
(Baca Juga: Wapres JK Sebut Bawaslu Harus Lebih Pintar dari KPU)
Kalla menambahkan, mengawasi Pemilu dari politik uang dan ujaran kebencian menjadi tantangan yang harus dibuktikan. Hal tersebut penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Hal ini sudah menjadi bagian yang harus kita awasi dengan betul money politics atau ujaran kebencian," tutup Kalla.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
