KPK Periksa Dirjen Otda Kemendagri Terkait Perizinan Proyek Meikarta
JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementeriaan Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono, terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, pada hari ini.
Pemeriksaan terhadap Soni Sumarsono merupakan penjadwalan ulang dari panggilan sebelumnya. Sebab, pada panggilan pemeriksaan sebelumnya Soni mangkir alias tidak hadir dengan alasan sedang ada kegiatan di luar negeri.
"Dirjen Otda hari ini itu adalah penjadwalan ulang dari pemanggilan sebelumnya karena yang bersangkutan sebelumnya tidak bisa hadir karena kondisi atau alasan tertentu," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019).
Baca Juga: KPK Endus Aliran Suap ke DPRD Bekasi soal Tata Ruang Meikarta
Menurut Febri, pemeriksaan terhadap Soni Sumarsono untuk mendalami lebih lanjut adanya pertemuan yang membahas perizinan dalam membangun proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dimana, perizinan untuk proyek Meikarta ternyata bermasalah.
"Kami menelusuri juga informasi pertemuan tersebut terjadi karena ada dua Institusi atau lebih dari satu institusi yang punya kewenangan terkait perizinan meikarta dalam hal ini ada Pemprov dan Pemkab Bekasi, sehingga ada porsi juga dari Kemendagri melalui Ditjen Otda pada pertemuan tersebut," terangnya.
Febri menjelaskan, penyidik juga sedang menelisik arahan dari Kemendagri untuk proses perizinan Meikarta yang melibatkan Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat dari pemeriksaan Soni Sumarsono, hari ini.
"Apa arahannya misalnya dari pertemuan itu dari pihak Kemendagri. Karena kami sudah menemukan fakta-fakta yang cukup kuat proses perizinan proyek meikarta ini diduga bermasalah sejak awal," pungkasnya.
KPK sendiri telah mengendus adanya kejanggalan dalam perubahan perizinan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektar. Namun pada kenyataannya, Meikarta mengiklankan dan akan membangun proyeknya seluas 500 hektar.
Oleh karenanya, KPK menduga ada pihak yang sengaja merubah aturan tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah untuk memuluskan kepentingan proyek Meikarta.
Kasus ini bermula pada pengungkapan KPK terhadap praktik rasuah pengurusan izin proyek Meikarta yang menjerat sembilan orang tersangka. Meikarta merupakan mega proyek yang sedang digarap oleh anak usaha PT Lippo Group, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).
Adapun, sembilan tersangka yang telah ditetapkan KPK tersebut yakni, Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NNY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS).
Selain Neneng dan Billy, KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).
Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).
Diduga, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah dan kroni-kroninya menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Adapun, izin yang dimuluskan terkait proyek seluas 774 hektar yang dibagi dalam tiga tahapan.
Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen fee fase proyek pertama an bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah Dinas.
Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar tersebut telah diberikan para pengusaha Lippo Group kepada Bupati Neneng melalui para kepala dinas.
(Edi Hidayat)
