nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK: Ketua MPR Zulkifli Hasan Belum Setor LHKPN 2018

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 14 Januari 2019 15:26 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 14 337 2004235 kpk-ketua-mpr-zulkifli-hasan-belum-setor-lhkpn-2018-0YtTPHW2yR.jpg Ketua MPR, Zulkifli Hasan (foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan ada satu pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2018.

Satu pimpinan MPR tersebut yakni Zulkifli Hasan (Zulhas). Sebenarnya, ada satu lagi yang wajib lapor yakni, Wakil Ketua MPR, EE Mangindaan. Namun dia telah melaporkan harta kekayaannya pada 2018.

loading...

"Ada dua, di MPR itu ada Pak Zulkifli Hasan dan EE Mangindaan. Hanya pimpinan tertinggi saja (yang belum lapor)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur LHKPN KPK, Kunto Ariawan ‎saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

 (Baca juga: KPK Sebut DPRD DKI Paling Rendah Setor LHKPN)

Berdasarkan data kepatuhan LHKPN para pejabat negara di tingkat legislatif pada 2018, dari unsur MPR ada dua pejabat negara yang wajib lapor. namun, baru satu orang yang melaporkan harta kekayaannya.

 s

Sedangkan di DPR, terdapat 536 pejabat yang wajib lapor dan baru 21,42 persen yang menyerahkan LHKPN ke KPK pada 2018. Di tingkat DPD ada 57,5 persen dari 80 wajib lapor yang patuh menyetorkan LHKPN dan di DPRD baru 28,77 persen dari 15.229 yang lapor harta kekayaan.

 (Baca juga: 10 Kementerian Pejabatnya Tak Patuh Setor LHKPN, Paling Parah Kemenhan)

‎Menurut Deputi Pencegahan ‎KPK, Pahala Nainggolan, ada penurunan kepatuhan anggota DPR dibanding tahun sebelumnya. Kata Pahala, pada tahun 2017, 98 persen anggota DPR patuh melaporkan harta kekayaan.

"DPR agak mengejutkan kita, karena dulunya baik, udah 98 persen kalau enggak salah dulu, dan kita bongkar di LHKPN elektronik di DPR baru 21 persen saat ini. Ini dugaan kita, apa udah mau selesai, atau mereka nunggu pas nyaleg lewat KPU,"‎ kata Pahala.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini