nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Sebut DPRD DKI Paling Rendah Setor LHKPN

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 14 Januari 2019 15:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 14 337 2004209 kpk-sebut-dprd-dki-paling-rendah-setor-lhkpn-asS48JZsAj.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan terdapat sepuluh DPRD yang tingkat kepatuhannya paling rendah, dalam menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bahkan, dari beberapa anggota DPRD yang wajib lapor ada yang belum melapor sama sekali pada 2018.

Berdasarkan data yang dipaparkan KPK, ada empat DPRD yang beberapa pejabatnya sama sekali belum melaporkan LHKPN pada 2018. Empat DPRD tersebut yakni, DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Sulawesi Utara (Sulut).

‎"Jadi yang paling rendah itu ada DKI, Lampung, Sulut dan Sulteng," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

 (Baca juga: Tak Sesuai Realisasi, Anggaran Kunker 2018 Anggota DPRD DKI Dipangkas Hingga Rp40 Miliar)

(Baca juga: Telan Biaya Rp620 Juta, DPRD Mempersilakan Masyarakat Audit Anggaran Renovasi Air Mancur)

s

Menurut Pahala, jumlah wajib lapor di DPRD DKI Jakarta ada 106 orang. Namun, 106 pejabat negara itu belum melapor sama sekali pada 2018. Sedangkan Lampung 77 orang, Sulteng 33 orang, dan Sulut 6 orang yang tercatat anggota DPRDnya belum melaporkan sama sekali pada 2018.

Selain empat daerah tersebut, provinsi lain yang masuk dalam 10 besar tingkat kepatuhan rendah pelaporan LHKPN yakni, Banten 1,19 persen dari 84 wajib lapor, Aceh 1,30 persen dari 77 wajib lapor.

Kemudian,Papua Barat 1,82 persen dari 55 wajib lapor, Papua 2,27 persen dari 44 wajib lapor, Kalimantan Tengah 2,33 persen dari 43 wajib lapor, dan Jawa Timur 3,23 persen dari 93 wajib lapor.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini