nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polri Sebut Tim Gabungan Novel Baswedan Jangan Disamakan dengan TGPF Munir

Agregasi BBC Indonesia, Jurnalis · Selasa 15 Januari 2019 10:23 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 01 15 337 2004587 polri-sebut-tim-gabungan-novel-baswedan-jangan-disamakan-dengan-tgpf-munir-n0vBuNDzLb.jpg Polisi (Okezone)

JAKARTA - Kepolisian membentuk tim gabungan untuk mengungkap kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Kepengurusan tim gabungan itu didominasi pejabat kepolisian, dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian hingga Wakil Kapolda Metro Jaya, Brigjen Wahyu Hadiningrat.

Puluhan perwira polisi lainnya juga dilibatkan sebagai anggota tim evaluasi dan analisis. Sementara pihak eksternal terdiri dari tujuh ahli dan lima perwakilan KPK.

 Baca juga: Polri Jamin Tim Gabungan Kasus Novel Tak Bermuatan Politis

Merujuk komposisi itu, kuasa hukum Novel, Alghifari Aqsa, menilai tim gabungan bakal sulit menemukan kejanggalan dalam penanganan kasus yang telah digelar lebih dari setahun tersebut.

"Kami berharap tim ini dibentuk presiden dan komposisinya seimbang, dari kepolisian, pakar, profesional," ujarnya saat dihubungi.

 https://img-z.okeinfo.net/okz/500/library/images/2018/07/28/mdn5ijvmvmqjiptr5px8_12814.jpg

"Tim seperti itu pasti akan membantu polisi, apalagi beberapa pelaku yang terlibat diduga berasal dari kepolisian," kata Alghifari menambahkan.

 Baca juga: Polri Bentuk Tim Gabungan Novel Baswedan, Ketua DPR: Jangan Dikaitkan dengan Politik

Tudingan itu dibantah Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Mohammad Iqbal. Ia menyebut tim tersebut butuh orang-orang yang memahami teknis penyelidikan, bukan sosok yang semata-mata representasi eksternal kepolisian.

Iqbal mengatakan, tim gabungan kasus Novel ini juga sepatutnya tidak disamakan dengan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, yang dibentuk tahun 2004 pada era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono.

"TGPF Munir tidak bekerja secara teknis dan terdiri dari profesional atau tokoh masyarakat, tapi apakah mereka mampu menyelidiki dan menganalisa CCTV sebagainya?" kata Iqbal.


Politis?

Adapun, keputusan Polri membentuk tim gabungan untuk kasus Novel diumumkan akhir pekan lalu, kurang sepekan dari jadwal debat.

 Baca juga: Jokowi: Tim Gabungan Novel Baswedan Rekomendasi Komnas HAM

"Kami sebenarnya tidak nyaman kasus ini jadi komoditas politik. Tapi ini akibat tidak tegasnya presiden atas kinerja polisi. Jadi harus direspons pula secara politik," ujar Alghifari.

Namun Jokowi pun membantah anggapan tersebut. Ia menyebut kepolisian memang harus membuat tim gabungan, maksimal 30 hari setelah rekomendasi akhir Komnas HAM tentang kasus Novel keluar.

"Ini bukan dari kami, tapi dari rekomendasi Komnas HAM kepada Kapolri yang keluar 21 Desember agar masalah itu selesai."

"Saya hanya bisa mengejar (polisi) saja. Harus selesai, harus selesai," kata Jokowi kepada pers di Jakarta, Senin 14 Desember 2018.

 Baca juga: Polri Akan Bentuk Tim Gabungan untuk Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Beda dengan TGPF Munir?

Novel Baswedan disiram air keras oleh beberapa orang tak dikenal pada 11 April 2017. Sejak saat itu, pihak Novel terus mendorong Jokowi membentuk tim pencari fakta yang independen karena menuding penyelidikan polisi mandek.

Merujuk TGPF Munir, kata Alghifari, tim independen dapat memberi petunjuk atau jalan keluar bagi penyelidikan kepolisian yang jalan di tempat.

"TGPF Munir setidaknya bisa membantu penyidik menemukan dan menghukum beberapa orang, meski hanya pelaku lapangan," kata Alghifari.

 Baca juga: Tantang Jokowi Donor Mata ke Novel Baswedan, Andi Arief Dianggap Lagi Mengigau

TGPF Munir saat itu berisi 15 orang dari berbagai lembaga, dari kepolisian, kejaksaan, pejabat pemerintah. Mayoritas tim itu merupakan profesional, pegiat HAM, hingga pakar hukum.

Namun, kepolisian meminta penyelesaian kasus Novel tidak disamakan dengan pembunuhan Munir.

"Jangan generalisasi semua kasus. Setiap kasus punya karakteristik," ujarnya.

"Pembunuhan di Utan Kayu, Jakarta terungkap cepat, tapi kasus pembunuhan Aksena di Depok dan kasus bom molotov di kedutaan Myanmar butuh berapa tahun untuk terungkap?" cetus Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Mohammad Iqbal.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini