Melihat Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Letusan Gunung Api Soputan
Selama menanggulangi bencana, BPBD Sulut tidak menemui hambatan yang berarti di lapangan karena semua stakeholder terlibat di dalamnya ikut membantu, bukan hanya BPBD saja yang turun, semua stakeholder sudah tahu peran masing-masing dan semua fungsi koordinasi jalan. Yang menjadi hambatan justru datang dari segi SDM dan peralatan.
"Kita kurang dari segi SDM, makanya kita sering melakukan pelatihan-pelatihan, namun yang terutama itu dsri segi peralatana," kata Edwin.
Peralatan menurut Edwin perlu investasi yang besar walaupun dari BPBD terus berupaya menambah peralatan, namun peralatan jadi kendala utama terutama peralatan penyelamatan dan evakuasi salah satunya perahu karet. Untuk alat berat seperti eskavator BPBD Sulut bekerjasama dengan dunia usaha perusahaan-perusahaan yang memilikinya namun ada baiknya jika BPBD punya peralatan sendiri agar lebih cepat menangi bencana tanpa perlu menunggu bantuan alat.
"Logistik juga kita perlu, terutama kebutuhan-kebutuhan dasar, apabila ada pengungsian kita perlu tenda dan kasur, itu yang masih kurang juga," tambah Edwin.
Kondisi Pos Pemantau Gunung Api Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara (foto: Subhan Sabu/Okezone)
Edwin juga merasa perlu belajar ke negara terkait penangannan bencana seperti Jepang. Dari segi manajemen perlu belajar dari jepang karena mereka juga mirip dengan indonesia, rawan gempa bumi dan gunung meletus. Yang perlu dipelajari juga dari Jepang lebih kepada pengurangan resiko bencana, yang ditingkatkan adalah early warning sistemnya.
"kita kalah disitu, teknologi kita kalah dengan mereka selain itu juga kita belum menjadikan bencana itu sebagai suatu pendidikan. Kita juga sudah melakukan itu tapi belum terlalu menggigit seperti di jepang selain itu juga pembiayaan untuk bencana itu masih kurang.
Dari segi anggaran bencana di BPBD Sulut menurut Edwin sudah cukup memadai, yang menjadi kendala ada di BPBD Kabupaten Kota yang anggarannya dari APBD Kabupaten Kota tersebut. Anggaran yang di berikan sekitar 250 juta untuk penanggulangan bencana tentu sangat tidak mencukupi.
Kalau anggaran diberikan di atas Rp5 miliar menurut Edwin sudah cukup bagus sehingga BPBD Kabupaten Kota bisa berkreasi, karena selama ini anggaran menjadi permasalahan tersendiri, BPBD Kabuaten Kota tidak bisa berkreasi lebih terutama memberikan edukasi kepada masyarakat akibat minimnya anggaran.
"Selama ini kalau ada bencana, BPBD provinsi yang seharusnya membackup malah jadi yang paling depan dalam penanganan karena minimnya logistik yang ada di kabupaten Kota akibat dari minimnya anggaran yang diberikan," pungkas Edwin.
(Fiddy Anggriawan )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
