JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membantah tudingan yang mengatakan bahwa kunjungan kerja Presiden RI, Joko Widodo di Garut 19 Januari 2019 dibiayai oleh BNI.
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT, Taufik Madjid menegaskan, kegiatan yang juga dihadiri oleh sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut tidak menggunakan anggaran non prosedural.
Baca juga: Said Didu Sindir BUMN Tanggung Kunjungan Jokowi ke Garut, Ini Kata BNI
"Untuk budget (biaya) konsumsi, uang saku, dan transportasi, kita pakai anggaran dari program sosialisasi. Karena kegiatannya memang bertujuan untuk menyosialisasikan dana desa, yang saat itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo," ujarnya di Jakarta, Minggu (20/1/2019).