nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dirjen Hubdat: PM 118/2018 Regulasi ASK Terbaik yang Lahir dari Proses Panjang

Risna Nur Rahayu, Jurnalis · Senin 04 Februari 2019 19:40 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 02 04 1 2013743 dirjen-hubdat-pm-118-2018-regulasi-ask-terbaik-yang-lahir-dari-proses-panjang-HtLRuzyOrI.jpg Dirjen Hubdat, Budi Setiyadi saat sosialisasi PM 118/2018 (Foto: Kemenhub)

SURABAYA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor (PM) Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK) di The Alana Hotel Surabaya, Senin (4/2/2019).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi menyatakan bahwa PM 118/2018 ini merupakan produk terbaik yang sudah dihasilkan dengan proses pembelajaran yang panjang.

“Pembuatan regulasi sudah selesai. Saya berikan apresiasi bagi tim 7. Katakanlah regulasi ini menurut saya sudah mendekati pada prosesnya dan hal-hal yang sudah disampaikan dalam regulasi ini sudah ditampung,” kata Dirjen Budi melalui pengarahan yang diberikannya dalam acara tersebut.

“Saya minta setelah Lebaran dapat dilaksanakan dan harapannya tidak ada lagi gesekan antara online dan yang konvensional setelah diaplikasikan. Saya sangat berharap pada Dinas Perhubungan (Dishub) kabupaten/kota, walaupun ada kekurangan inilah yang terbaik yang sudah kita lakukan,” lanjut Dirjen.

Dirjen Budi jug berharap supaya tidak ada lagi resistensi di tingkat bawah sehingga tidak ada lagi gugatan terhadap regulasi seputar Angkutan Sewa Khusus (ASK).

Menurut Dirjen Budi, aspek keselamatan menjadi yang pertama dituju. Selain tim 7 yang ikut andil berdiskusi sejak awal, bahkan ada berbagai kementerian yang turut serta mengantarkan lahirnya PM 118/2018 ini yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengawal regulasi ini.

“Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) juga sama-sama memikirkan hal ini demi kita segera menyelesaikan aturan mengenai taksi online,” jelas Dirjen Budi.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan Kementerian Perhubungan, Cris Kuntadi mengatakan, lahirnya PM 118/2018 bukti pemerintah memperhatian kebutuhan masyarakat dan pengemudi.

“Mudah-mudahan dengan 4x perubahan ini sudah cukup. Kenapa selama ini Kemenhub akomodatif? Ini bukti pemerintah ada dan untuk menjembatani seluruh kebutuhan pengemudi, masyarakat, serta aplikator,” jelas Cris dalam acara tersebut.

“Kita ingin transportasi termasuk ASK adalah transportasi _“Selamanya”_: Selamat, Aman, dan Nyaman. Mari kita akhiri polemik tentang aturan ini dan lakukan aturan yang telah ditetapkan pemerintah,” lanjut Cris.

Dalam acara yang sama pula, Azas Tigor Nainggolan selaku analis Kebijakan Transportasi dan Koordinator Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Indonesia menyatakan harapannya agar terjadi kerjasama dan dukungan dari kementerian lain terkait regulasi taksi online. “Pemerintah juga sebaiknya mau menindak aplikator agar tidak bertindak sebagai operator angkutan yang merugikan pengguna taksi online serta pelaku usaha taksi online,” jelas Azas Tigor dalam pernyataan tertulisnya.

Acara sosialisasi ini digelar dengan tujuan mendapatkan persamaan pemahaman dan pandangan terkait pelaksanaan peraturan menteri tersebut.

Sosialisasi PM 118/2018 ini dihadiri oleh Ahmad Yani, Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta 100 orang peserta yang berasal dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Kerja Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, DPP Organda, Tim 7, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), aplikator, dan perwakilan akademisi.

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini