Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini kerap meminta kepada Presiden Jokowi agar diberikan alokasi dana dari APBN. Ma'ruf melihat anggaran sekitar Rp400 triliun untuk pendidikan tidak mengalir ke pesantren. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Bank Syariah ini mengharapkan setidaknya 20 persen dari anggaran tersebut dikucurkan untuk pesantren.
"Apa tidak mungkin Rp 10 triliun atau Rp 20 triliun diberikan kepada pesantren. Sementara ini kan beliau membantu dengan rusunawa dan CSR. Kalau nanti UU (Pesantren) keluar, pesantren akan masuk APBN," ucap Ma'ruf.
Ma'ruf mengatakan, RUU Pesantren itu juga memungkinkan pemerintah membuat suatu direktorat jenderal. Bahkan Ma'ruf ingin adanya kementerian urusan pesantren sebagai upaya meningkatkan pendidikan dan infrastruktur.
(Baca Juga : Soal Konsultan Asing, TKN: Jokowi Tak Menyebut Langsung Kubu Prabowo-Sandi)
"Pesantren ini akan dibangun kesetaraannya. Kemampuannya, keterampilannya, pendidikan vokasi," tuturnya.