nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hentikan Kontrak secara Sepihak, Dirut RSAB Harapan Kita Diadukan ke Menkes

Kamis 07 Februari 2019 07:45 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 02 07 337 2014674 hentikan-kontrak-secara-sepihak-dirut-rsab-harapan-kita-diadukan-ke-menkes-eY8Ps3nXjM.jpg RSAB Harapan Kita. (Foto: Ist)

JAKARTA – Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita berinisial DD diadukan oleh pihak PT Radinas Ekasaputra ke Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. DD dilaporkan ke Menkes karena dianggap telah menghentikan kontrak kerja sama secara sepihak.

DD diadukan ke Menkes melalui surat nomor 18/AW/I/2019 tertanggal 24 Januari 2019. Ia dianggap tidak patuh terhadap isi perjanjian kerja sama nomor HK.02.02.120 tertanggal 21 Juni 2013. Menkes pun diminta

"Meminta Menteri Kesehatan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menertibkan aparatur yang arogansi dan memberi arahan guna menyelesaikan perselisihan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama nomor HK.02.02.120," kata Adi Warman, kuasa hukum PT Radinas Ekasaputra, di Jakarta, Jumat 1 Februari 2019.

Dia menuturkan, perselisihan antara kliennya dengan terlapor berawal dari terbitnya surat pemberitahuan pemutusan perjanjian kerja sama pengelolaan wisma yang dilakukan oleh terlapor.

"Tindakan terlapor yang juga memasang pemberitahuan mengenai pemberhentian pengelolaan wisma terhitung 8 Februari 2019 dan berakhirnya perjanjian kerja sama merupakan perbuatan tidak terpuji dan meresahkan klien kami," katanya.

RSAB Harapan Kita. (Foto: Ist)

Adi Warman mengatakan, akibat pemutusan kerja sama secara sepihak itu, kliennya sangat dirugikan, karena sudah mengucurkan dana investasi renovasi dan penambahan fasilitas wisma tersebut sebesar Rp19,1 miliar.

Kemudian guna mendapatkan keadilan, pihaknya juga telah membawa masalah ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili persoalan pemutusan kerja sama.

Akan tetapi, proses hukum tersebut tidak segera berproses karena DD enggan membayar biaya administrasi, pemeriksaan, dan arbiter. Padahal pembayaran biaya-biaya yang dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara merupakan syarat mutlak pelaksanaan persidangan.

"Pasal 17 Ayat (2) dari perjanjian kerja sama mewajibkan kedua belah pihak menempuh jalur arbitrase jika terjadi perselisihan dalam kerja sama itu," ujarnya.

Adi Warman melanjutkan, jauh sebelumnya DD juga diadukan ke polisi dengan nomor laporan LP/B/1451/2018/BARESKRIM tertanggal 8 November 2018. DD terpaksa dilaporkan ke polisi karena diduga melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana penipuan dan perbuatan curang terhadap hasil pelaksanaan perjanjian kerja sama renovasi serta pengelolaan Wisma Harapan Kita RSAB Harapan Kita.

"Kami sudah adukan ke Bareskrim Mabes Polri pada November 2018 lalu. Sementara perjanjian kerja sama bernomor 02.02.120 yang ditandatangani pada 21 Juni 2013," ucap Adi Warman.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini