Prabowo Bilang Kebocoran Anggaran 25%, PSI: Ini Pembohongan!

Muhamad Rizky, Jurnalis · Jum'at 08 Februari 2019 22:08 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 02 08 605 2015575 prabowo-bilang-kebocoran-anggaran-25-psi-ini-pembohongan-Jmvf5dcYTj.jpg Prabowo Subianto (dok. Okezone)

JAKARTA — Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali membuat pernyataan kontroversi dengan mengatakan kebocoran anggaran negara mencapai 25%. Menanggapi hal itu Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis, Rizal Calvary Marimbo mengatakan, Prabowo menggunakan data yang ngawur.

“Kita juga enggak ngerti. Data-data ngarang terus dan tidak masuk akal sehat. Lagi-lagi ini pembohongan besar dan pembodohan. Beliau sedang ngibul apa oon? Seakan-akan ada kecelakaan besar dalam pengelolaan anggaran negara,” ujar Rizal di Jakarta dalam keterangannya, Jumat (8/2/2019).

Rizal mengatakan, Prabowo pernah melakukan hal serupa pada Pemilu 2014. Saat itu, kata Rizal, Prabowo mengatakan kebocoran anggaran negara sebesar Rp7.500 triliun. “Hingga saat ini Prabowo belum mampu membawa satu buktipun ke KPK untuk ditindaklanjuti. Ini sebuah pernyataan kebohongan besar atau ngibul besar,” ucap Rizal.

Ilustrasi

(Baca Juga: JK Nilai Prabowo "Lebay")

Dikatakannya, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin hari semakin kredibel. Sehingga, kebocoran anggaran diperkirakan semakin hari semakin dapat ditekan. Sebaliknya, meningkatnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna anggaran, membuat belanja pemerintah tumbuh sangat cepat dalam tiga tahun.

Di mana sejak 2017, mencapai 21,1% dari PDB (Produk Domestik Bruto). Sedangkan serapan APBN meningkat dari 73% pada tahun 2016 menjadi 97% pada tahun 2017, level tertinggi dalam enam tahun.

Di tengah lesuhnya perekonomian global, sambungnya, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,17 persen pada 2018. "Ini di atas rata-rata di kawasan. Ini tandanya anggaran mampu dioptimalkan untuk mendorong perekonomian. Berarti pengelolaan anggaran justru semakin berkualitas dan tepat sasasaran. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan terbesar dalam lima tahun terakhir, serta gini ratio menurun,” ujarnya.

Rizal mengatakan, para "pemain anggaran" saat ini tidak leluasa lagi mengutak-atik APBN. Sebab, pengawasan semakin berlapis-lapis dan semakin transparan. “Ada pers, KPK, BPK, BPKP, kejaksan, kepolisian dan sebagainya. Sudah berlapis-lapis,” ucap dia.

Era Jokowi-JK, kata dia, lebih ketat lagi, pemerintah membentuk Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D).

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini