Dewan Transportasi: Parkir Liar Puncak Gunung Es Problem di Perkotaan
BEKASI - Pertambahan penduduk di sebuah daerah kerap memberikan efek negatif tersendiri terhadap kemajuan pembangunan. Sebut saja membludaknya moda transportasi seiring pesatnya pertumbuhan penduduk, yang imbasnya menyebabkan kemacetan dimana-mana.
Terlebih saat ini sangat mudah bagi masyarakat untuk memiliki sebuah kendaraan bermotor dengan cara kredit, yang hanya cukup bermodalkan KTP serta KK. Inilah yang kemudian memicu pertambahan volume kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang beroperasi setiap tahunnya. Ironisnya lagi, banyaknya kepemilikan kendaraan tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir, yang akhirnya membuat peluang parkir liar kian menjamur.
Kondisi inilah yang kini tengah menjadi polemik di Kota Bekasi. Permasalahan yang sudah menggurita ini cukup efektif membuat stres para pengguna jalan yang sehari-hari harus terjebak macet, lantaran maraknya parkir liar yang memakan hak pejalan kaki karena menggunakan trotoar sebagai lahan parkir. Cukup dengan bermodalkan peluit, para preman dan pengangguran pun memanfaatkan peluang sebagai juru parkir (jukir) untuk meraup uang dengan cara instan.
"Jadi di Bekasi ini kan fenomena pertambahan penduduk sangat luar biasa. Jumlah kendaraan pun sangat luar biasa, sehingga potensi parkir liar sangat besar. Kalau kita melihat data jumlah kendaraan, hampir 1,5juta itu 82 persennya kendaraan roda dua. Dan mereka butuh ruang parkir yang cukup representatif untuk melanjutkan perjalanan atau diam mengurus di suatu tempat," kata Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi, Harun Al-Rasyid kepada Okezone, Jum'at (8/2/2019).
Fenomena parkir liar sendiri diakui merupakan permasalahan yang timbul di kota-kota besar, yang belum memiliki fasilitas publik yang memadai.
"Gejala parkir liar juga terjadi di beberapa kota yang berkembang pesat menjadi sebuah kota metropolitan, tapi fasilitas publik belum dibangun secara memadai. Jadi di Bekasi ini parkir liar adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang memang efek dari pembangunan kota yang sangat luar biasa," ujarnya.
Pengelolaan Lahan Parkir yang Baik
Harun menjelaskan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola lahan parkiran yang baik dan efektif. Yang pertama yaitu membangun park and ride. Park and ride sendiri terkait dengan munculnya kawasan-kawasan pembangunan seperti kawasan hunian, yang mana sudah mulai digaungkannya TUD.
"Nah, artinya mereka kan ketika akan melanjutkan sebuah perjalanan butuh sebuah lahan parkir. Jadi perlu membangun park and ride yang nyaman yang bisa bekerjasama dengan para pengembang," jelasnya.
Kedua penerapan tarif parkir progresif, sehingga orang tidak lagi berpikir parkir di sembarang tempat. Parkir progresif ini juga untuk mencegah orang menggunakan kendaraan pribadi, terutama di jam-jam sibuk.
Yang ketiga dengan membangun parkir komunal. Parkir ini perlu difasilitasi oleh pemerintah. Dan karena pemerintah memiliki keterbatasan baik dana dan lahan, perlu kerjasama dengan masyarakat untuk membangun parkir komunal ini. Sehingga ketika berkendara, pengendara tidak parkir di tempat yang dituju, melainkan di parkir komunal.
"Nah, problemnya adalah orang Indonesia ini kan tidak hobi untuk jalan kaki. Ketika diadakan park and ride maupun parkir komunal, maka dia tidak jalan kaki. Kenapa tidak bisa jalan kaki, karena trotoarnya kan terbatas, tidak nyaman orang untuk berjalan kaki. Lalu cuacanya kan juga panas, karena itulah selain adanya perparkiran, mulailah penghijauan sehingga orang jalan kaki menjadi nyaman," paparnya.
Parkir Liar Puncak Gunung Es Problem di Kota
Harun juga menyebutkan, bahwa parkir liar merupakan puncak gunung es dari problem di kota hampir seluruh Indonesia. Pun demikian, banyak daerah-daerah yang cukup berhasil mengelola parkir liar menjadi parkir resmi, salah satunya adalah Surabaya. Dengan bermunculannya taman-taman, parkir kemudian menjadi insentif bagi Surabaya. Biaya parkir bisa dibuat untuk membangun kota sekaligus pemasukan untuk kas daerah.
Terkait pengawasan parkiran, jelas pemerintah dalam hal ini Dishub harus berperan karena berkaitan dengan retribusi yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Menurutnya, diperlukan juga kerjasama dengan para stakeholder serta pengembang terkait pengelolaan sistem parkiran. Pengembang dituntut untuk tak hanya concern dalam membangun, tetapi juga mencarikan solusi terkait transportasi.
"Karena itu perlu dituntut agar para pengembang itu menyediakan lahan parkiran. Kota Bekasi menjamur apartemen tapi lahan parkirnya terbatas. Karena itulah ke depan perlu ada tuntutan kewajiban bagi pengembang untuk menyediakan lahan parkir, sehingga parkir liar itu tidak menjadi fenomena di Kota Bekasi," katanya.
"Lagipula pemerintah itu kan sebagai regulator, nah operatornya itu kan bisa pihak swasta. Bisa swasta murni atau pemerintah membuat BUMD sendiri terkait dengan ini. Apalagi parkir ini potensi PAD sangat besar. Kalau saya perhitungkan diatas Rp500juta. Jakarta saja cost income dari parkir itu mencapai Rp1,5-1,8triliun," katanya lagi.
Penerapan Parkir Elektronik Tidak Optimal
Harun mengaku Kota Bekasi sempat memiliki sistem parkir berbasis elektronik terutama di kawasan mal. Namun sayang, penerapannya tidak berlangsung optimal.
"Kita juga pernah punya smart parking, tapi masalahnya tidak sekedar hanya alat, tapi juga bagaimana pengawasan terhadap para jukirnya. Kemudian bagaimana optimalisasi aplikasi. Apakah Bekasi menerapkan teknologi informasi terkait parkir, saya bisa mengatakan itu belum, tapi suatu saat akan mengarah kesana," ujarnya.
Selain perlu adanya perubahan mekanisme, kata Harun, tata ruang juga menjadi faktor penting terkait dengan kebutuhan masyarakat Kota Bekasi terhadap lahan parkir. Misalnya di beberapa tempat yang menjadi tujuan ke Jakarta, hampir semua tempat dipenuhi oleh kendaraan yang terparkir baik motor maupun mobil.
"Jadi saya kira ini peluang bagi pemerintah kota untuk meningkatkan PAD. Di sisi yang lain juga untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi warga masyarakat," ujarnya.
Dengan adanya upaya membangun sistem perparkiran yang baik dan benar, Harun berharap hak-hak pejalan kaki yang selama ini terabaikan akibat hampir 30 persen trotoar dijadikan parkir liar, menjadi kembali sebagaimana fungsinya.
"Tapi pejalan kaki kan juga perlu diberikan fasilitas yang nyaman. Jadi orang tidak mungkin berjalan kaki kalau cuacanya panas, tidak ada pohon-pohon dan sebagainya. Jadi parkir itu tidak hanya satu masalah yang berdiri sendiri, tapi ini sangat kompleks. Terkait dengan taman, tata ruang, kewenangan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi bukan fenomena yang muncul sendiri saja," tegas Harun.
Upaya Penegakan Hukum dapat Kembalikan Fungsi Trotoar
Selain itu, perlu juga penegakan hukum dalam upaya mengembalikan fungsi trotoar seperti sediakala. Dalam hal ini pemerintah perlu bekerjasama dengan pihak kepolisian sebagai yang berwenang dalam hal penindakan hukum bagi yang melanggar aturan.
"Munculnya fenomena parkir liar juga karena hukum tidak berjalan. Karena itulah perlu ada penegakkan hukum. Pemerintah kota tidak bisa melakukan penegakkan hukum, karena yang berwenang kan kepolisian. Jadi perlu bekerjasama juga dengan kepolisian untuk menindak secara hukum terhadap pelanggaran parkir liar ini, terutama kepada pengemudinya," imbuhnya.
"Sanksi yang paling tinggi mungkin perlu ada shock terapi, misalnya cabut SIM seumur hidup atau lainnya, yang penting ada penegakkan hukum. Jadi fenomena ini terjadi karena ada proses pembiaran disini, sehingga saat ini menjadi besar sulit untuk dilakukan tindakan," tutupnya.
Masalah Parkir Masalah Bisnis
Menanggapi permasalahan tersebut, Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna yang juga dosen Teknik Planologi Trisakti mengatakan, masalah parkir berbicara masalah bisnis. Maraknya parkir liar juga berkaitan dengan tingginya angka pengangguran yang ada di tanah air.
"Khususnya outlet dari Alfamart atau Indomaret dan lainnya. Sudah ditulis bebas parkir, tapi tetap saja ada yang jadi tukang parkir," katanya.
Selain itu, kata dia, parkir liar juga dipengaruhi mindset buruk masyarakat yang khawatir jika tidak memberi uang parkir, maka kendaraannya akan dirusak atau diganggu oleh juru parkir yang biasanya adalah preman yang biasa mangkal di wilayah tersebut.
"Sebenarnya sumber ketakutan masyarakat ini yang menjadi sumber pendapatan bagi juru parkir liar. Ini juga menjadi urusan kejahatan karena ada unsur pemerasan. Warga dipaksa bayar tanpa bukti karcis atau jaminan keamanan terhadap kendaraannya," tegasnya.
"Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari sisi hitam dunia kehidupan perkotaan. Parkir liar menjadi lumbung pendapatan bagi kelompok atau ormas sebagai jalan pintas mendapatkan uang tanpa kerja keras," paparnya.
Oleh sebab itu, lanjut Yayat, pihak berwenang harus menindak tegas masalah parkir liar yang sudah menjadi suatu indikasi kejahatan, karena berbentuk ilegal dan tidak ada perizinan sama sekali.
"Kalau mau diformalkan, ya jadi parkir resmi saja. Jadikan mereka sebagai karyawan atau petugas parkir resmi. Buat area parkir meter yang berbayar resmi. Dikontrakkan atau dilelang kepada investor dengan bagi hasil yang jelas antara Pemkot dan investor," pungkasnya.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
